Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani. Foto: MI/Rommy P
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani. Foto: MI/Rommy P

KSP: Radikalisme Masih Jadi Ancaman Nyata

Nasional radikalisme
Antara • 25 Oktober 2019 23:47
Jakarta: Radikalisme masih menjadi ancaman nyata di Indonesia. Catatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), ada sekitar 39 persen mahasiswa dan pelajar yang sudah terpapar radikalisme.
 
"Bahkan, sekitar 3 persen prajurit TNI aktif sudah terpapar," kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani, dalam seminar menuju Kongres II NasDem bertema 'Menangkal Radikalisme, Menjaga Indonesia' di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.
 
Menurutnya, persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun lalu. Tidak hanya di institusi pemerintah, kelompok masyarakat yang sudah terpapar juga ada yang dari institusi non-pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata," kata Jaleswari.
 
Ia menambahkan selama 10 tahun terakhir ini alarm adanya gerakan radikalisme di Indonesia sesungguhnya sudah berbunyi. Termasuk ketika Indonesia tengah melakukan pesta demokrasi lima tahunan.
 
Karena itu, kata dia, di periode kedua pemerintahannya, Joko Widodo (Jokowi) akan memprioritaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berlandaskan Pancasila. Semua dilakukan agar muncul penguatan Pancasila di tengah masyarakat.
 
"Soal radikalisme kita tahu bahwa alarm kita sudah berbunyi. Saat ini pun pembangunan yang dicanangkan Jokowi lima tahun ke depan adalah SDM yang berlandaskan Pancasila," ujarnya.
 
Mantan Asops Panglima TNI, Mayor Jenderal (purn) Supiadin Aries Saputra, menjelaskan gerakan radikalisme sudah ada sejak lama ada di Indonesia. Ia mencontohkan bagaimana ketika ada pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) maupun Negara Islam Indonesia (NII) di masa awal kemerdekaan.
 
"Tadinya gerakan radikalisme adalah gerakan tradisional. Namun, dengan berkembangnya media sosial, gerakan radikal juga ikut berkembang," kata Anggota DPR Periode 2014-2019 itu.
 
Ia khawatir media sosial menjadi media kelompok radikal untuk menghancurkan moral generasi milenial. "Kita kenal dengan peperangan asimetris, perang anomali, dan ujung tombaknya adalah proxy war, yakni perang yang tidak menggunakan angkatan perang," ucapnya.
 
Ke depan, kata dia, ada dua hal yang secara konseptual bisa dilakukan. Pertama melalui kontraradikalisme, dan kedua melalui deradikalisasi.
 
"Deradikalisasi adalah konsep yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah terpapar. Di sisi lain, kontraradikalisme bisa dimaksimalkan bagi mereka yang belum terpapar," katanya.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif