Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Surya Perkasa
Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Surya Perkasa

Pengesahan RUU Pertanahan Ancam Peran Hutan Tropis Indonesia

Nasional pertanahan
Media Indonesia • 05 Agustus 2019 20:21
Jakarta: Peran hutan tropis Indonesia di dunia global bisa terancam jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan disahkan. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Gusti Hardiansyah, melihat RUU Pertanahan lebih menekankan pada aspek ekonomi dan meninggalkan aspek keadilan serta aspek ekologi.
 
"Sudah pasti akan mengancam keberlanjutan ekosistem hutan," kata Gusti, Senin, 5 Agustus 2019.
 
Menurutnya, peran Indonesia sebagai paru-paru dunia, setelah negara Brasil dan Zaire, memudar dan mengancam komitmen mitigasi perubahan iklim global. Padahal, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 41 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya khawatir komitmen itu tidak tercapai maksimal," kata Gusti.
 
Pemaksaan pengesahan RUU Pertanahan saat ini, kata Gusti, akan membuat prinsip good governance tidak efektif. Terutama, prinsip akuntabilitas kepada DPR dan pemerintah.
 
Menurutnya, akan ada mosi tidak percaya terhadap penyelenggara negara dan legislatif.
"RUU ini pun bisa menimbulkan persoalan hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Bertentangan dengan Pancasila


Gusti juga melihat RUU Pertanahan yang kini tengah dibahas di DPR bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Pasalnya, RUU Pertanahan lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar.
 
"Akan menimbulkan monopoli swasta, perampasan tanah, dan penggusuran. Bahkan, impunitas dari jerat hukum bagi para pengusaha perkebunan skala besar yang banyak diatur dalam RUU Pertanahan. Hal tersebut tecermin kuat melalui hak pengelolaan instansi pemerintah dan rencana bank tanah," jelasnya.

Sejumlah pasal bermasalah


Pasal 15 RUU tersebut misalnya. Keberadaan kawasan hutan menjadi titik masuk dari proses pembenaran atau pemutihan atas usaha perkebunan yang masuk ke dalam kawasan hutan. "Pada akhirnya berpotensi menjadi penyebab berkurangnya kawasan hutan," ujar Gusti.
 
Empat pasal di RUU Pertanahan, menurut Gusti, juga berpotensi menghambat iklim usaha dan investasi. Yakni, Pasal 23 terkait rencana tata ruang; Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 66 terkait obyek pendaftaran tanah.
 
Pada Pasal 23 disebutkan bahwa kawasan hutan termasuk bagian dari kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. "Areal tata ruang pada pasal tersebut seharusnya hanya membahas lahan yang berada di luar kawasan hutan karena pengelolaan kawasan hutan sudah diatur UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," katanya.
 
Jika berpatok pada UU Kehutanan sebagai kesatuan ekosistem, lanjut dia, hutan tidak hanya terkait dengan tanah tempat ruang tumbuhnya, tetapi memiliki berbagai fungsi sumber daya alam lainnya.
 
Sementara itu, Pasal 63 dan Pasal 66 menyatakan bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi semua bidang tanah dan kawasan di seluruh wilayah Indonesia. "Namun, apabila berpatokan pada UU kehutanan, kawasan hutan bukan merupakan objek pendaftaran tanah."
 
Pasal 64 RUU Pertanahan mewajibkan seluruh pihak terkait untuk melakukan pemetaan kembali pada lahan konsesi. Padahal, kata Gusti, penataan batas dan penetapan wilayah konsesi kehutanan sudah dilakukan serta diintegrasikan melalui kebijakan satu peta (one map policy).
 
"Pasal 64 berpotensi menimbulkan high cost economy dan dikhawatirkan mengurangi luasan lahan konsesi yang sudah berizin," ujarnya.
 
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berharap RUU Pertanahan segera disahkan. Alasannya, perlu ada aturan yang rinci mengenai pengelolaan tanah di Indonesia. Aturan tanah yang terdapat pada UU Pokok Agraria dinilai sudah usang.
 
"Perkembangan sekarang sudah luar biasa. Kita merasakan ada beberapa hal perlu diperbaiki. Perlu kita buat konsep-konsep baru. Hak di bawah tanah, hak di atas tanah, kemudian beberapa isu yang dianggap penting," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.

 

(UWA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif