Menhub Dukung Polisi Periksa Dishub Samosir
Menteri Budi Karya di GT Cikarang Utama - Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Cikarang: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung upaya kepolisian memeriksa dinas perhubungan yang dinilai ikut bertanggung jawab atas tenggelamnya Kapal Sinar Bangun di Perairan Danau Toba pada Senin lalu.

"Kita bukan cari kambing hitam tapi melakukan penegakan hukum," kata Budi di GT Cikarang Utama, Minggu, 24 Juni 2018.

Budi mengakui secara hukum memang ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini dinas perhubungan setempat bisa saja terbawa karena sebagai institusi yang bertugas mengawasi dan memberi izin penyeberangan tersebut.


Dia bilang hal tersebut diatur dalam  pasal 359 KUHP yang menyatakan barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling sedikit satu tahun. Artinya, jika ditemukan kelalaian petugas dinas perhubungan bisa dipidana dengan sanksi tersebut.

"Ada aturan ada KUHP pidana itu dimungkinkan, silahkan koordinasi dengan pihak kepolisian," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi mengatakan sudah banyak anggota Dinas Perhubungan Samosir yang diperiksa oleh polisi. Hal itu diketahui langsung dari laporan Kadishub.

Selain memeriksa dinas perhubungan, polisi juga diketahui memeriksa nakhoda serta operator kapal yang dianggap lalai.

KM Sinar Bangun sebelumnya dilaporkan tenggelam sekitar pukul 17.30 WIB pada Senin, 18 Juni 2018. Kapal tersebut berangkat dari Dermaga Simanindo, Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun.

Kapal tersebut diduga tenggelam sebelum sampai di Dermaga Tigaras. Kapal dikabarkan tiba-tiba kehilangan stabil akibat pengaruh cuaca buruk, angin kencang, dan ombak besar. Diduga kapal itu tenggelam karena kelebihan penumpang saat berlayar.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id