Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

KPK Perkuat Kerja Sama SDA dengan Norwegia

Nasional kpk
Candra Yuri Nuralam • 05 Februari 2020 13:55
Jakarta: Duta besar (Dubes) Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Norwegia ingin meningkatkan kerja sama di bidang Sumber Daya Alam (SDA) dengan KPK.
 
“Kami ingin mendiskusikan apa yang menjadi program prioritas KPK terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia dan kami siap memberikan dukungan,” kata Kaale di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 5 Februari 2020.
 
Penguatan kerja sama spesifik dalam pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam di Indonesia. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengapresiasi niat Dubes Norwagia. Dia ingin kerja samaberlanjut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Terutama terkait praktik-praktik terbaik Norwegia dalam menjaga sumber daya alam yang dapat dibagikan kepada penegak hukum dan kementerian lembaga di Indonesia. Seperti Kementerian Kehutanan, ESDM, dan jaksa-jaksa pada penegak hukum. Sehingga, kita bisa selamatkan SDA untuk masa depan Indonesia,” ujar Alexander.
 
KPK Perkuat Kerja Sama SDA dengan Norwegia
Dubes Norwegia diterima pimpinan KPK. Foto: Medcom.id/Candra
 
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan kunjungan Dubes Norwegia ini merupakan lanjutan dari kerja sama Program Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegak Hukum dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di sektor SDA tanggal 18 Desember 2019. Di situ, kata dia, KPK dan Norwegia telah menandatangani kerja sama bersama dengan 13 kementerian terkait.
 
"Yang akan dijalankan selama tiga tahun pada 2020 sampai 2022 dengan pendanaan dari Pemerintah Norwegia," ujar Ipi.
 
Ipi mengatakan inti kerja sama dua negara ini adalah melatih 204 orang PPNS dan 2015 Jaksa di 12 Provinsi di Indonesia. Selain itu , kerja sama ini mendorong koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dan PPNS dalam penindakan korupsi di bidang SDA.
 
"Selain itu juga mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan penegakan hukum terkait kasus kejahatan SDA, serta mendorong dan memperkuat partisipasi publik," tutur Ipi.
 
Ipi menyebut penguatan kerja sama dengan Pemerintah Norwegia ini penting lantaran sektor SDA merupakan prioritas dalam pemberantasan korupsi. Masalah korupsi di sektor SDA ini juga mempengaruhi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Studi KPK pada 2013 tentang sistem perizinan kehutanan menunjukkan adanya potensi uang suap atau pemerasan. Jumlahnya antara Rp688 juta sampai Rp22,6 miliar per perusahaan per tahun dalam hal perizinan di sektor kehutanan," kata Ipi.
 
Kasus korupsi di bidang SDA juga terjadi pada tahun 2015 yang ditemukan melalui kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 
Saat itu KPK menemukan produksi kayu yang tidak dilaporkan, dan membuat merugikan negara Rp7,3 Triliun per tahun dari aspek PNBP. Sedangkan, kerugian negara akibat pembalakan liar mencapai Rp35 Triliun per tahun.
 
"KPK memandang peningkatan kapasitas institusional sangat penting. Melalui program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegak hukum dan PPNS di sektor SDA ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi penegak hukum," ucap Ipi.
 
KPK berharap kerja sama ini dapat diwujudkan dengan baik. Rencananya, kerja sama ini bakal dikemas dalam pelatihan bertahap, pembangunan database, dan perumusan strategi kerja sama antar lembaga penegak hukum.
 
"Program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum di sektor SDA secara paralel juga akan ditingkatkan. Harapannya, secara bertahap dapat memperbaiki struktur kinerja bahkan budaya kerja yang lebih bersifat sistemik," kata Ipi.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif