Ilustrasi penyaluran bansos. Medcom.id/Christian
Ilustrasi penyaluran bansos. Medcom.id/Christian

Penyebab Sengkarut Permasalahan Bansos Versi Ombudsman

Nasional Virus Korona bansos
Kautsar Widya Prabowo • 14 Mei 2020 12:06
Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia menilai pemerintah sudah salah langkah sejak awal proses pembagian bantuan sosial (bansos). Pemerintah gagal memilah masyarakat yang butuh dan tidak perlu menerima bansos.
 
Menurut Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, pemerintah pusat dan daerah seharusnya punya kesepakatan soal target pembagian bansos. Masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat menjadi kewenangan pemda.
 
"Nanti pendatang ber-KTP di luar daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi untuk penetapan sasaran bansos tidak berlaku," ujar Alamsyah kepada Medcom.id, Kamis, 14 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Dinsos Tangsel Akui Data Penerima Bansos Bermasalah
 
Alamsyah menyebut kondisi semakin diperburuk dengan banyaknya ragam bansos, seperti bantuan lansung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), hingga kartu prakerja. Pemerintah seharusnya menyederhanakan program tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
 
"Akhirnya antarprogram overlap, bikin kusut," tuturnya.
 
Berbeda halnya dengan mekanisme bansos di negara-negara maju. Bansos diberikan melalui transfer dan dibagikan ke setiap warga negaranya baik misikin dan kaya.
 
"Kanada, Jepang, Singapura, ditransfer. Yang sudah mapan diberikan lebih sedikit. Indonesia tidak mungkin seperti itu, karena anggaran terbatas," jelasnya.
 
Dia berharap pemerintah dapat lebih baik dalam pembagian bansos tahap kedua. Tidak ada distribusi bansos yang salah sasaran hingga tidak merata.
 
Sebanyak 387 masyarakat melaporkan berbagai persoalan terkait dampak pandemi virus korona (covid-19) ke Ombudsman RI (ORI) sejak 29 April-12 Mei 2020. Dari laporan itu, sebanyak 278 masyarakat atau 72 persen mengeluhkan proses pembagian bansos yang tidak tepat sasaran.
 
"Bantuan sosial itu menyangkut penyaluran bantuan tidak merata, prosedur dan persyaratan untuk penerima yang tidak jelas," ujar Ketua ORI Amzualian Rifai dalam konferensi pers secara virtual, di Gedung ORI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Rifai menilai persoalan ini disebabkan tidak ada data terbaru yang melingkupi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Padahal, pemerintah sudah berkali-kali diperingatkan agar memiliki data yang menyeluruh.
 
"Covid-19 mengakibatkan kelompok menengah rentan mendadak miskin. Oleh karenanya akurasi data niscaya menjadi persoalan," tuturnya/
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif