Ilustrasi. (Foto: Shutterstock).
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock).

Pemerintah Harus Boyong Kementerian ke Ibu Kota Baru

Nasional pemindahan ibukota
Fachri Audhia Hafiez • 25 Agustus 2019 08:09
Jakarta: Pemindahan ibu kota dipastikan bakal berimplikasi pada kementerian atau lembaga. Mengingat, posisi kementerian atau lembaga harus berada di pemerintah pusat.
 
"Yang namanya pusat pemerintahan itu kan berkaca pada konstitusi kita. Lembaga negara tentu harus mendapatkan implikasinya, harus pindah ke sana, presiden, kementerian yang ada di pusat itu harus pindah kesana," kata Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam diskusi bertajuk 'Gundah Ibu Kota Pindah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Agustus 2019.
 
Rullyandi mengatakan, pemindahan kementerian atau lembaga negara merupakan konsekuensi dari pindahnya ibu kota. Pemerintah seperti memulainya dari awal, salah satu contohnya penetapan lokasi kantor di ibu kota baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam mengatakan bekas gedung-gedung kementerian atau lembaga nantinya bisa difungsikan untuk hal lain. Bila memiliki nilai historis yang tinggi maka perlu dijaga.
 
"Tentunya gedung-gedung departemen kan bisa saja disewakan," ujar Asvi.
 
Kalimantan Timur disebut-sebut bakal menjadi wilayah ibu kota baru. Proses pembangunan itu membutuhkan waktu minimal tiga tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa mencapai 200 ribu sampai 300 ribu hektare (ha).
 
Pembangunan tahap pertama akan memakan setidaknya 3.000 ha lahan. Tanah ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, dan berbagai fasilitas publik lainnya.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif