Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Menhub Terbuka Tiongkok Investasi di Ibu Kota Baru

Nasional Ibu Kota Baru
Candra Yuri Nuralam • 03 September 2019 13:29
Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sangat terbuka bila Tiongkok berniat berinvestasi di ibu kota baru. Nantinya, investasi tersebut dilakukan lewat skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
 
"Saya belum dengar (niatan Tiongkok investasi KPBU) tapi welcome saja kalau mereka ingin ikut dalam proyek KPBU," kata Budi di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
 
Budi mengatakan proyek ini akan mengutamakan transportasi umum berbasis listrik. Proyek ini perlu menggaet banyak badan usaha agar bisa terwujud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menegaskan keterbukaan tidak dikhususkan untuk Tiongkok saja. Negara mana pun dipersilakan berinvestasi.
 
"Sebagai ilustrasi saja kita akan membuat kereta dari Balikpapan menuju kota baru dan menuju Samarinda, kalau ini KPBU dan siapa pun itu termasuk China welcome," ujar Budi.
 
Budi memaparkan negara atau badan usaha swasta hanya boleh menanamkan investasi. Konsep transportasi tetap dibuat oleh pemerintah Indonesia.
 
"Kita upayakan sedapat mungkin APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sedikit mungkin," tutur Budi.
 
Proyek transportasi umum berbasis listrik didesain agar bisa menjangkau seluruh sudut perkantoran di ibu kota baru. Menhub menargetkan transportasi umum di ibu kota baru sama dengan Jakarta yang didukung banyak kendaraan umum.
 
"Katakanlah satu ide membuat Automatic Gate Train (AGT) itu dihubungkan antarkantor ke Istana sehingga kalau kita rapat antara macam saya ke Pak Wiranto (Menkopolhukam) enggak perlu bawa mobil sendiri, tapi ada kereta yang secara menerus, circle di situ," tutur Budi.
 
Budi menuturkan konsep transportasi di ibu kota baru akan dirampungkan minggu ini. Setelah itu bakal dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur akan membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun. Dana pemindahan ibu kota dari APBN hanya sekitar 19,2 persen atau sekitar Rp89,47 triliun.
 
Pembiayaan pemindahan ibu kota akan mengandalkan skema KPBU dan swasta. Total dana dari KPBU diperkirakan sekitar 54,6 persen atau Rp254,44 triliun, sedangkan swasta 26,2 persen atau Rp122,09 triliun.
 
Dana APBN akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas PNS/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
 
Sementara skema KPBU akan digunakan guna membiayai pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, hingga sarana penunjang.
 
Pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, serta lokasi meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) akan diserahkan kepada swasta.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif