Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kata sambutan saat menghadiri Silaturahmi Kebangsaan di Bandung, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Raisan Alfarisi)
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kata sambutan saat menghadiri Silaturahmi Kebangsaan di Bandung, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Raisan Alfarisi)

JK Buka Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah

Nasional jusuf kalla
Achmad Zulfikar Fazli • 21 Maret 2019 09:58
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Rakornas mengangkat tema 'Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas'.
 
Rakornas ini merupakan agenda tahunan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dimulai sejak 2015. JK rencananya hadir dalam acara tersebut pukul 10.00 WIB.
 
Kini, merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sehingga harus mengoptimalkan pencapaian target-target pemerintah sesuai Nawa Cita sekaligus persiapan untuk RPJMN periode berikutnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selama periode ini, sinergi APIP dengan para pihak terkait telah mengukir beberapa prestasi di berbagai sektor, seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan kapabilitas dan kapasitas APIP, serta membantu proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa.
 
Baca juga:Wapres Minta Masyarakat Isi SPT Tepat Waktu
 
Kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah dinilai mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan tren opini atas laporan keuangannya. Bahkan, pertama kali dalam sejarah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun buku 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 
Dalam kurun waktu 2015-2018, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp187,8 triliun. Untuk memastikan dana desa itu dikelola dan dimanfaatkan secara akuntabel, perlu didukung oleh sistem pengendalian yang handal dan dikelola oleh SDM yang kompeten.
 
BPKP berkerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Desa yang diimplementasikan 70.094 dari 74.957 desa, atau 93,51% dari total seluruh desa di Indonesia.
 
Namun, saat ini ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, termasuk peningkatan kasus hukum yang menyeret penyelenggara negara.
 
Penyelenggara negara yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dari 2015-2018 terus meningkat, yaitu lima kasus pada 2015, 17 kasus pada 2016, 19 kasus pada 2017 dan 30 kasus pada 2018.
 
Baca juga:JK: Indonesia Butuh Sosok Pencipta Lapangan Kerja
 
Sementara itu, penyelesaian proyek infrastruktur, koordinasi pembangunan lintas sektor, pengembangan dan integrasi e-governance serta peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan penguatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dinilai belum sesuai target. Hal itu perlu langkah-langkah strategis, sinergi, dan komitmen semua pihak yang terkait untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pembangunan.
 
JK akan menyampaikan keynote speech sebelum membuka acara tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro juga akan menjadi pembicara dalam rakornas ini.
 
Peserta Rakornas sebanyak 1.200 orang yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebanyak 628 orang, Perwakilan BPKP sebanyak 80 orang, Aliansi Auditor Internal Indonesia sebanyak 11 orang, Sekretaris Jenderal K/L dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih sebanyak 481 orang.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif