Ilustrasi kebakaran hutan. ANT/FB Anggoro.
Ilustrasi kebakaran hutan. ANT/FB Anggoro.

Aset Pembakar Hutan Harus Diburu sebagai Jaminan

Nasional kebakaran hutan
Faisal Abdalla • 11 September 2019 17:15
Jakarta: Pemerintah diminta tegas menindak perusahaan penyebab kebakaran lahan gambut. Penegakan hukum kepada perusak lingkungan harus luar biasa.
 
"Dalam hal penegakan hukum, di mana saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai gencar, dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini kami minta penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara di luar kebiasaan," kata Peneliti Yayasan Auriga Nusantara (Auriga) Fandi dalam diskusi bertajuk 'Gambut Membara Lagi: Asap Kembali' di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Rabu, 11 September 2019.
 
Fandi menyebut selama ini putusan pengadilan terkait kejahatan lingkungan sulit dieksekusi karena aset yang dimiliki perusahaan sulit terlacak. Pemerintah diminta melacak aset tersebut terlebih dulu sebelum bertindak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aset perusahaan yang membiarkan kebakaran hutan terjadi dapat ditetapkan sebagai sita jaminan pada gugatan perdata dan sebagai objek rampasan pada kasus pidana. "Kebakaran saat ini terjadi lagi di lokasi yang sama, jadi harusnya bukan lagi penyegelan. Kalau perlu izinnya dicabut," ujarnya.
 
Fandi mendorong langkah kolaborasi penegakan hukum dengan menggunakan seluruh instrumen yang ada. Dia mendesak aparat menempuh jalan pidana yang disertai penutupan sementara perusahaan pembakar lahan dan meninventarisasi harta kekayaan perusahaan guna memastikan pemulihan.
 
"Pemerintah harus memaksa semua perusahaan terlibat untuk melakukan tindakan penanggulan dengan segera," ujarnya.
 
Polisi menangkap ratusan tersangka yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Penetapan tersangka tidak hanya diberikan kepada individu, tapi juga korporasi.
 
"Jumlah tersangka perorangan terkait masalah karhutla tahun 2019 ini sampai dengan September ada 175 tersangka, ini perorangan atau individu. Dengan jumlah korporasi yang ditetapkan empat korporasi," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 September 2019.
 
Ia menambahkan ratusan tersangka ditangkap di enam wilayah berbeda. Wilayah itu yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
 
Sedangan untuk korporasi yang tersandung kasus karhutla antara lain; PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU) dan PT Surya Argo Palma (SAP) dari Kalimantan Barat, PT Palmindo Gemilang Kencana dari Kalimantan Tengah, dan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dari Riau.
 
Adapun, luas lahan yang terbakar dan jumlah tersangka di Sumatera dan Kalimantan jika dirinci sebagai berikut.
 
Riau:
Luas area terbakar 491 ribu hektare, 42 tersangka perorangan dan satu korporasi.
 
Sumsel:
Luas area terbakar tuju ribu hektare. Jumlah tersangka 18 orang.
 
Jambi:
Luas area terbakar 23 ribu hektare. Jumlah tersangka 14 orang.
 
Kalsel:
Luas area terbakar dua ribu hektare. Jumlah tersangka dua orang.
 
Kalteng:
Luas area terbakar 338 ribu hektare. Jumlah tersangka 45 orang dan saya satu korporasi.
 
Kalbar:
Luas area terbakar 69 ribu hektare. Jumlah tersangka 54 orang dan dua korporasi.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif