Mendagri Berkomitmen Berantas Pungli di Daerah

M Sholahadhin Azhar 18 Oktober 2018 03:43 WIB
kemendagri
Mendagri Berkomitmen Berantas Pungli di Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merespons laporan mengenai pungutan liar yang menjamur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Ia mengakui selama ini masih banyak pungutan, namun pihaknya berkomitmen melakukan penertiban.

"Karena angkanya cukup tinggi untuk tahun kemarin, tapi secara detail akan kami rilis. Sehingga akan tahu daerah man, kota kabupaten mana, provinsi mana," kata Tjahjo kepada Medcom.id di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Ia tak membeberkan detail angka, namun yang pasti, Inspektorat Jenderal Kemendagri tengah menyisir dugaan-dugaan penyelewenagan itu. Beberapa yang menjadi perhatian yakni masalah pungutan liar, mark up, dan penyalahgunaan wewenang. 


"Saya kira kita harus punya komitmen membuka transparansi, untuk proses yang berkaitan dengan keuangan negara maupun daerah," imbuh Tjahjo.

Begitu rampung, ia menyebut pihaknya akan langsung melakukan penertiban. Hasil rapat koordinasi beberapa waktu lalu, kata Tjahjo, sepakat menindak tegas para pelaku. Jika harus diproses secara hukum, Kemendagri otomatis melapor ke kepolisian.

Pun demikian, Tjahjo tak melepas pendekatan humanis, yakni dengan memperingatkan oknum pelaku pungli. "Nah kami minta pada semua jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk saya, mari kita menghindari hal-hal yang melanggar aturan," katanya.

Terakhir, ia juga menyingung masalah pelayanan masyarakat yang masih menjadi favorit oknum pelaku pungli. Menurutnya, segmen pelayanan adalah ujung tombak dari pemerintah daerah. Jika tercoreng, maka kepala daerah harus introspeksi.

"Saya kira kepala daerah paham, apalagi janji kepala daerah di kampanye kan memberikan kemudaham-kemudahan pada masyarakat," tandasnya.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komisaris Jenderal Polisi Putut Eko Bayu Seno mengaku menerima 36.427 laporan atau aduan sejak 28 Oktober 2016 hingga 15 Oktober 2018. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi lembaga yang paling banyak dilaporkan.

"Instansi yang paling banyak dilaporkan, yakni Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," kata Putut usai rapat evaluasi bulanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. 

Untuk daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara. 

Menurut dia, pengaduan diterima melalui beragam kanal. Laporan melalui SMS kode 1193 sebanyak 23.440, surel 6.641, laporan aplikasi web 2.877, call center 193 sebanyak 2.325, surat 965 aduan, dan pengaduan langsung sebanyak 179.

Masalah yang paling banyak diadukan adalah pelayanan masyarakat dengen jumlah 50 persen. "Pendidikan 20 persen, hukum 8 persen, perizinan 5 persen, kepegawaian 5 persen, pengadaan barang dan jasa 5 persen, dan lain lain 5 persen," tukas dia. 



(HUS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id