Kemenaker Diminta Tegas pada PT Kertas Nusantara

Sunnaholomi Halakrispen 05 Juni 2018 13:20 WIB
kemenaker
Kemenaker Diminta Tegas pada PT Kertas Nusantara
Konpers KontraS - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.
Jakarta: Sebanyak 200 karyawan PT Kertas Nusantara, Kalimantan Timur, dirumahkan dan tidak diberikan hak-haknya sejak 2013. Melalui Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mereka mendesak pemerintah membantu. 

Karyawan PT Kertas itu sebelumnya sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menindaklanjuti permasalahan mereka. Namun, terhitung dua bulan lamanya, belum ada konfirmasi apa pun dari Kemenaker. 

Melalui KontraS dan LBH, karyawan mendesak Kemenaker dapat memberikan informasi tertulis terkait kejelasan status di PT Kertas Nusantara. Dalam hal ini termasuk proses penyelesaian perselisihan dengan 200 karyawan yang dirumahkan.


"Meminta juga Kemenaker untuk mendesak perusahaan agar memenuhi kewajibannya yang telah dijanjikan kepada 200 karyawan sesuai surat pemberitahuan bebas tugas pada 7 Oktober 2013," ujar Staf Divisi Pembelaan HAM KontraS, Rivanlee, di Kantor KontraS, Jalan Kramat II Nomor 7, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018.

Ia menyebut PT Kertas Nusantara tidak menjalankan kewajiban dalam memenuhi hak para karyawan. Maka, sudah semestinya Kemenaker bertindak tegas.

"Apabila pihak perusahaan masih tetap enggan untuk memenuhi kewajibannya, maka kami mendesak Kemenaker memberikan sanksi yang tegas terhadap PT Kertas Nusantara," pungkas dia. 





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id