Berkah di Balik Antirasywah
Penghulu KUA Trucuk, Klaten Abdurrahman Muhammad Bakri--Medcom.id/Pythag Kurniati.
Jakarta: Ada pemandangan berbeda saat apel pagi peserta pembekalan petugas haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 29 Mei 2018. Inspektur Upacara Direktur Bina Haji Ditjen PHU Khoirizi H Dasir memanggil seorang peserta.

Peserta tersebut diketahui bernama Abdurrahman Muhammad Bakri, 35, penghulu KUA Kecamatan Krucuk, Klaten, Yogyakarta. 

"Sosok yang saya panggil ke depan ini patut diteladani oleh para petugas haji. Namanya Bakri, seorang penghulu KUA. Dia menolak menerima uang saat menikahkan kedua mempelai. Dia melaporkan seluruh uang yang diterimanya ke KPK," kata Khoirizi yang disambut tepuk tangan 780 petugas haji.


Sebagai penghargaan atas integritas ASN kelahiran 1982 itu, Kementerian Agama menjadikannya sebagai petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Pria lulusan Fakultas Syariah UIN Surakarta itu diterima tanpa tes. Padahal, lazimnya untuk bergabung sebagai petugas haji tersebut membutuhkan serangkaian tes panjang.

Baca: Penghulu ini Laporkan 59 Gratifikasi ke KPK

Bakri mengatakan ingin bekerja sesuai aturan. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan mengatur bahwa gratifikasi tidak boleh diterima karena pernikahan di KUA itu gratis. 



Jika pencatatan nikah di luar KUA, dikenai biaya Rp600 ribu. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi dan administrasi yang dikeluarkan penghulu untuk menikahkan calon pengantin.

Dia melaporkan gratifikasi ke lembaga antirasywah sebesar Rp4.260.000. Karena sikapnya itu, Bakri diganjar penghargaan sebagai pegawai Kemenag yang berintegritas pada 2 April lalu. "Saya enggak menyangka diapresiasi sedemikian rupa. Itu (menolak gratifikasi) merupakan kewajiban saya," ujar pria yang berpenampilan kalem itu.

Dia menegaskan akan tetap istikamah menolak amplop dari keluarga pengantin. Sialnya, kata dia, sikap menolak tak diterima sebagian masyarakat. Akibatnya, dia terima amplop tapi kemudian dia laporkan ke KPK. "Besaran uang dari masyarakat antara Rp50 ribu-Rp200 ribu," ungkapnya.

Dia mengakui bahwa menjadi penghulu KUA ialah lahan basah. Namun, pria yang memiliki dua anak itu tak mau tenggelam dalam kubang korupsi di dalamnya. (Ade Alawi)



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id