Mensos: Penanganan Kemiskinan Isu Sensitif pada Tahun Politik

Gervin Nathaniel Purba 08 Agustus 2018 17:24 WIB
Berita Kemensos
Mensos: Penanganan Kemiskinan Isu Sensitif pada Tahun Politik
Mensos Idrus Marham menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyaluran Bansos PKH, BPNT, dan Rastra, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2018 (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)
Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengatakan isu penanganan kemiskinan semakin sensitif pada tahun politik. Dia meminta seluruh Kepala Dinas Sosial mewaspadai hal itu.

"Perlu diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, apalagi pada tahun politik, penanganan kemiskinan menjadi isu paling sensitif," ujar Mensos Idrus, pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyaluran Bansos PKH, BPNT, dan Rastra, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2018.

Mengenai metodologi yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Metodologi yang sama bahkan sudah digunakan sejak 1998/1999. 


Mensos berharap para Kepala Dinas Sosial memahami hal tersebut. Ketika kembali ke wilayahnya masing-masing, diharapkan Kepala Dinas Sosial berani menjelaskan kebenaran terkait data dan penanganan kemiskinan.

"Penanganan masalah ini, saudara berpengetahuan sama. Nantinya saudara dengan gagah jelaskan ke masyarakat. Boleh saja berbeda menggunakan metodologi berbasis angka, tapi kalau berbasis politik pasti berbeda hasilnya. Harus ada keberanian untuk menyampaikan," katanya, tegas.

Hingga akhir 2018, jumlah penduduk miskin ditargetkan turun di kisaran 9 persen hingga 9,3 persen. Menurut Idrus, ada beberapa cara untuk mencapai target tersebut. 

Pertama, program kebijakan yang diambil pemerintah betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan masalah masyarakat.

Kedua, orientasi pada penyelesaian masalah rakyat. Ketiga, sinergi antar kementerian/lembaga yang terjaga dengan baik. 

Mensos Idrus menegaskan, apapun hasil yang diraih bukan karena peran satu kementerian saja, melainkan karena sinergi antar kementerian/lembaga.

"Tidak boleh salah satu kementerian menganggap sebagai pahlawan sendiri, karena apa yang kita capai merupakan hasil sinergi, meskipun domain di Kemensos. Ini bukan bilang hasil Kemensos, tapi kebersamaan efektif dan produktif," ucapnya.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id