Pertemuan antara Apjati dengan perwakilan dari Arab Saudi. (Foto: Dok. Apjati)
Pertemuan antara Apjati dengan perwakilan dari Arab Saudi. (Foto: Dok. Apjati)

Apjati Harap Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi Dimulai September

Nasional tki
Husen Miftahudin • 23 Juli 2019 00:27
Jakarta: Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) berharap percobaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi bisa dilakukan mulai September ini. Penempatan dilakukan dengam sistem satu kanal yang sudah disepakati kedua pemerintah.
 
Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah mengatakan potensi penempatan sangat besar. Untuk tahap awal akan dilakukan secara selektif.
 
"Untuk tahap awal kita akan menempatkan eks Saudi yang secara kompetensi sudah memenuhi syarat," kata Ayub dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ayub mengakui banyak pihak mengharapkan proyek percontohan ini sukses agar bisa menjadi contoh bagi penempatan ke negara Timur Tengah lainnya. Indonesia menghentikan sementara (moratorium) penempatan ke Arab Saudi dan sejumlah negara di Timur Tengah sejak 2011.
 
Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Andri Hardi mengatakan momen ini sudah lama ditunggu sejak Indonesia memutuskan moratorium penempatan sejak 2011. "Meski penempatan satu kanal masih uji coba, tapi langkah yang baik diharapkan akan menghasilkan sistem yang lebih baik."
 
Dia mengutip data PBB yang mencatat 258 juta orang melakukan migrasi antarnegara pada 2017 dan jauh lebih banyak dibandingkan pada 2000 yang sebanyak 173 juta orang. Salah satu pendorong migrasi adalah ketenagakerjaan, seperti Indonesia yang melimpah pekerja dan Arab Saudi yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
 
Kemenlu mendukung penempatan dalam satu kanal. "Proses hulu dan hilir adalah suatu mata rantai yang tidak terpisah, karena itu pendekatannya harus komprehensif," ujar Andri
 
Berdasarkan data Kemenlu pada 2017-2018 terdapat sebanyak 23.092 permasalahan yang menimpa Warga Negara Indonesia di luar negeri. Sebanyak 64,2 persen (14.759 kasus) menyangkut pekerja migran, 7.935 kasus di antaranya terjadi di Timur Tengah.
 
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan dasar hukum penempatan satu kanal adalah Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.
 
Hanif mengingatkan sistem penempatan satu kanal adalah proyek percontohan (pilot project) yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi untuk kurun waktu, wilayah, dan jabatan tertentu. "Penempatan ini tidak mencabut pelarangan (moratorium) penempatan ke Saudi dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya."
 
Kedua negara punya pengawasan penuh atas penempatan satu kanal ini. Karena itu perusahaan yang terlibat juga dibatasi jumlahnya, di Indonesia terseleksi 57 perusahaan dan 11 syarikah yang dipilih Kerajaan Arab Saudi.
 
"Jika hasil evaluasi berjalan baik dan tak kendala berarti maka akan diteruskan dan mungkin akan diadopsi ke penempatan negara timur tengah lain," ujar Hanif.
 
Mewakili syarikah Arab Saudi, Ahmad mengatakan perusahaan mereka terpercaya, sangat peduli pada perlindungan, hingga menghadirkan pengacara jika dibutuhkan. "Setiap pekerja mendapat telepon seluler yang setiap saat bisa terhubung dengan konsuler Indonesia. Selain itu, syarikah komit dan taat pada regulasi yang sudah ditentukan," pungkas dia.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif