Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) menyaksikan petugas menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan ( OTT) Bupati Indramayu Supendi di gedung KPK Jakarta. Foto: ANT
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) menyaksikan petugas menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan ( OTT) Bupati Indramayu Supendi di gedung KPK Jakarta. Foto: ANT

Bupati Indramayu Jadi Tersangka Suap

Nasional kasus suap OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 15 Oktober 2019 23:52
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Indramayu, Supendi tersangka suap dan gratifikasi. Supendi diduga menerima suap atau fee dari sejumlah proyek pembangunan jalan di Pemkab Indramayu.
 
Penyidik juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Omaryah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono; dan satu dari swasta bernama Carsa AS. Supendi, Omarsyah, dan Wempy selaku penerima, sedangkan Carsa pemberi suap.
 
“Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan empat orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ihwal suap terjadi saat Supendi menggantikan Bupati Indramayu periode 2016-2022 yang mengundurkan diri. Beberapa bulan menjabat, Supendi diduga kerap meminta sejumlah uang kepada Carsa selaku kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pada dinas PUPR Kabupaten Indramayu.
 
“SP diduga mulai meminta sejumlah uang kepada CS sejak bulan Mei 2019 sejumlah Rp100juta rupiah,” kata Basaria.
 
Selain Supendi, kata Basaria, Omarsyah, Wempy dan Staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu, Ferry Mulyono juga diduga turut kecipratan uang haram dari Carsa. Pemberian uang tersebut diduga upah atas pemberian proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Indramayu kepada Carsa.
 
Carsa tercatat mendapatkan tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek total kurang lebih Rp15 Milyar yang berasal dari APBD Murni. Poyek pembangunan jalan itu dikerjakan oleh perusahaan CV Agung Resik Pratama dan beberapa perusahaan lain yang benderanya dipinjam Carsa.
 
Basaria mengatakan proyek yang jadi bancakan Supendi, yakni pembangunan Jalan Rancajawad, Jalan Gadel, dan Jalan Rancasari IV. Selanjutnya, dan pembangunan Jalan Pule. Lalu pembangunan Jalan Lemah Ayu IV, Jalan Bondan-Kedungdongkal, dan Jalan Sukra Wetan-Cilandak.
 
“Pemberian yang dilakukan CAS pada SP, Bupati dan Pejabat Dinas PUPR diduga merupakan bagian dari komitmen fee 5-7% dari nilai proyek,” katanya.
 
Supendi menerima Rp200 juta dengan rincian, Rp100 juta pada Mei 2019 dan Rp100 juta pada 14 Oktober 2018, yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah.
 
Omarsyah menerima Rp350 juta dan sepeda. Rinciannya, Rp150 juta diterima dua kali pada Juli 2019. Kemudian, Rp200 juta dua tahap selama September 2019 dan sepeda merk NEO seharga sekitar Rp20 juta.
 
Sedangkan, Wempy disinyalir menerima Rp560 juta. Uang itu diterimanya lima tahap dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2019. Uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga untuk kepentingan Supendi, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan sendiri.
 
Supendi, Omarsyah dan Wempy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Carsa selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif