Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir - Medcom.id/Daviq Umar Al Faaruq.
Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir - Medcom.id/Daviq Umar Al Faaruq.

Haedar Nashir Minta Demo Tolak Hasil Pemilu Dihentikan

Nasional Demo Massa Penolak Pemilu
Arga sumantri • 23 Mei 2019 11:56
Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap unjuk rasa terkait hasil Pemilu 2019 dihentikan. Sebab, unjuk rasa lebih banyak efek negatif ketimbang positif.
 
"Maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa pemilu pada proses hukum," kata Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.
 
Muhammadiyah mengecam insiden kerusuhan unjuk rasa penolakan hasil Pemilu 2019 hingga menyebabkan korban jiwa. Perilaku pihak-pihak yang bertindak anarkis dinilai menodai proses demokrasi, serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, perilaku anarkis ini terjadi di bulan suci Ramadan, yang bagi umat Islam mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tragedi ini harus diusut dan diselesaikan tuntas melalui jalur hukum yang berlaku," katanya.
 
Muhammadiyah mengapresiasi sikap dan langkah pasangan calon presiden dan wakil Presiden yang telah bersaing secara sehat. Muhammadiyah juga menyambut baik niatan pihak yang ingin menyelesaikan sengketa Pemilu melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Terlebih, sikap itu disertai langkah bijak dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan positif dalam menghadapi situasi politik nasional mutakhir.
 
(Baca juga:Warga Muhammadiyah Diminta Dewasa Menyikapi Hasil Pemilu)
 
"Hal tersebut tentu harus diikuti oleh para tim sukses, pendudukung, dan semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan sikap politik berjiwa kenegarawanan agar seluruh proses demokrasi ada akhirnya dengan baik dan konstitusional," ujarnya.
 
Muhammadiyah juga berharap MK benar-benar memproses sengketa Pemilu dengan adil, objektif, profesional, independen, dan bebas dari kepentingan apa pun. MK diminta tidak menutup mata dari permasalahan, pelanggaran, dan kecurangan, yang didukung dengan alat bukti kuat, serta benar-benar berdiri tegas di atas konstitusi sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan.
 
"Keputusan MK nantinya harus dihormati dan semua pihak harus mengakhiri proses politik Pemilu 2019 secara konstitusional serta kembali bersatu dan membangun Indonesia yang sarat tantangan ke depan," ucap Haedar.
 
Muhammadiyah memandang pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya. Lalu, dalam menghadapi dinamika politik, pemerintah diharapkan tetap saksama sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara.
 
"Aparat keamanan Polri dan TNI di lapangan pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal serta diharapkan tetap santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif yang tidak diinginkan bersama," ujarnya.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif