PBB Deklarasi Hak Asasi Petani

Intan Yunelia 21 November 2018 00:19 WIB
pbbpetani
PBB Deklarasi Hak Asasi Petani
Inggris mendesak gencantan senjata di Yaman melalui Dewan Keamanan PBB. (Foto: AFP).
New York: Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang sosial, hak asasi manusia dan budaya menyetujui resolusi tentang Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan. Deklarasi ini disepakati dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin 19 November 2018.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai pengesahan Deklarasi HAP PBB simbol kemenangan kaum petani kecil di dunia. Apalagi, deklarasi ini inisiatif dari kampung-kampung pelosok di Indonesia.

"Ini adalah salah satu momen awal lahirnya deklarasi ini yang selanjutnya SPI bawa bersama La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) ke tingkat internasional," kata Henry dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 20 November 2018.


Hak-hak kaum petani akan lebih diakui secara internasional melalui mekanisme Majelis HAM PBB. Mulai dari hak atas tanah, hak atas benih, hak atas keanekaragaman hayati dan prinsip nondiskriminasi terutama untuk petani perempuan dan perempuan pedesaan.

Deklarasi HAP PBB bisa menjadi acuan dasar hukum internasional untuk memperjuangkan dan mempertahankan lahan oleh petani di Indonesia.

"Negara-negara, terutama Indonesia, bisa menggunakannya sebagai standar HAM yang penting di tingkat nasional. Juga bisa memperkuat banyak undang-undang lain yang mendukung hak asasi petani," ujar dia.

Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Zainal Arifin Fuad, yang turut hadir dalam Sidang Umum PBB di New York mengakui pengesahan deklarasi ini tidak berjalan mulus. Terutama, dari delegasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat. 

Sikap negeri Paman Sam itu tegas menolak teks dalam deklarasi tersebut. Sementara negara yang setuju lantaran memiliki keprihatinan yang sudah lama tentang Deklarasi PBB yang berusaha memperluas hak-hak yang ada, mengasingkan hak asasi petani di atas kelompok lain, dan juga pada hak kolektif yang diatur dalam isinya.

"Dari total 174 negara, ada 117 negara yang setuju, 50 abstain, dan 7 negara yang menolak yakni Australia, Hungaria, Israel, Selandia Baru, Swedia, Inggris Raya, dan tentu saja Amerika Serikat," ungkap Zainal.

Negara yang menolak dan abstain karena tidak sepakat tentang kedaulatan pangan, hak atas tanah, benih, keanekaragaman hayati, hak kolektif dan juga keberpihakan terhadap industrialisasi pertanian dan juga pertanian kimia.

Anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) itu juga menyebut jika SPI menghargai upaya pemerintah Indonesia yang terus mendukung inisiatif Deklarasi HAP ini baik di nasional maupun di PBB. Terlebih, Indonesia menjadi co-sponsor resolusi Dewan HAM PBB yang mengesahkan Deklarasi HAP. 

"Proses selanjutnya adalah Deklarasi HAP PBB akan diajukan ke hadapan Majelis Umum PBB pada Desember 2018, untuk diadopsi sepenuhnya," pungkasnya.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id