Pejabat Australia Dilarang Naik Lion Air jadi Warning

Jakarta: Pelarangan dari pemerintah Australia untuk pejabatnya naik pesawat Lion Air dinilai menjadi warning bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia pun akan membicarakan masalah itu kepada perwakilan Australia di Tanah Air.

"Ya kita ajak bicara maksudnya apa? Karena sebenarnya kita bilateral, hubungan selama ini baik. Tentunya bisa dicari jalan-jalan tertentu dengan mereka," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.

Menurut Budi, pemerintah sudah mulai menyelidiki kasus jatuhnya Lion Air JT610. Baik dari kelayakan pesawat maupun manajemen Lion Air.

Pemerintah, lanjut dia, juga akan menganalisa soal pelarangan yang dikeluarkan pemerintah Australia itu. Kemudian, pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah itu. "Pasti akan ada yang harus diperhitungkan," ucap dia.

(Baca: Penyelam Terkendala Lumpur Hingga Satu Meter)

Di sisi lain, Budi memastikan pelarangan pemerintah Australia itu belum banyak berdampak pada jumlah wisatawan. Sebab, pesawat Lion Air tak banyak yang terbang ke Australia.

Sebagian besar pesawat Lion Air hanya melayani penerbangan dalam negeri. Penerbangan luar negeri mayoritas dikuasai Jetstar Airways dan Air Asia.

"Pasti ada dampaknya tapi bukan masalah itu," kata dia.

Kendati demikian, dia akan menyelesaikan masalah pelarangan pejabat dari pemerintah Australia itu. Hal itu untuk menjaga reputasi penerbangan Indonesia di mata dunia internasional.

"Harus kita clearkan. Mungkin besok atau lusa saya akan ketemu kedutaan (Australia)," pungkas dia.


(JMS)