Ilustrasi. Foto: Antara/Adwit B Pramono
Ilustrasi. Foto: Antara/Adwit B Pramono

Pengesahan RUU Pertanahan Disebut Picu Laju Deforestasi

Nasional pertanahan
Media Indonesia • 13 Agustus 2019 21:48
Jakarta: Hasil penelaahan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan bisa memicu laju deforestasi. Sejumlah aturan yang ada pun disebut bisa menggeliatkan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan.
 
"Anda bisa membayangkan 1,8 juta hektare kawasan hutan, anggaplah hutan alam tersisa 1 juta hektare, segera digunduli oleh korporasi. Lalu dibakar karena biayanya murah. Habitat flora dan fauna yang selama ini hidupnya di hutan alam pasti akan punah secara cepat," ujar Koordinator Jikalahari, Made Ali, menanggapi RUU Pertanahan, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Jikalahari mengaku khawatir pengesahan RUU Pertanahan justru akan memacu korporasi sawit untuk giat membuka lahan. Dan itu bisa berdampak kepada sekitar 6 juta jiwa warga, khususnya di Riau.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Made mengatakan Jikalahari menemukan sejumlah pasal di RUU Pertanahan yang tidak propelestarian hutan. Dan bahkan bisa berdampak pada pembakaran hutan dan lahan.
 
Pertama, kata Made, Pasal 146 yang menyatakan pemegang hak guna usaha (HGU) bisa menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian HGU. "Artinya, pasal ini menguntungkan 378 korporasi sawit ilegal di dalam kawasan hutan," ujarnya.
 
Kedua, menurut Made, beleid itu berpotensi memindahkan konflik tenurial atau lahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal ini bisa ditilik di Pasal 33 Ayat 5 dan Ayat 6.
 
Pasal itu berbunyi: Dalam hal HGU diberikan atas tanah negara, maka pemegang hak wajib menyediakan tanah untuk pekebun atau petani atau petambak plasma di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi HGU yang luasnya paling sedikit 20 persen dari luas tanah yang diberikan dengan prinsip ekonomi berkeadilan.
 
Persoalan ketiga, lanjut Made, ada langgam melegalkan kejahatan kehutanan atau menghilangkan tindak pidana kehutanan. Ini terlihat dari status HGU yang berasal dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (Pasal 146 dan Pasal 33). "Menteri ATR juga dapat mengampuni kejahatan kehutanan korporasi sawit," tuturnya.
 
Jikalahari berharap pengesahan RUU Pertanahan ditunda karena akan berdampak buruk dan memicu deforestasi. "Merujuk temuan Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB), RUU ini tidak propelestarian hutan jika disahkan," kata Made.

Teruskan moratorium


Selanjutnya, Made meminta Presiden Jokowi meneruskan komitmennya untuk moratorium sawit dan hutan. Selama ini, kata dia, dua kebijakan tersebut telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia yang masuk Paris Agreement dalam Kerangka Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).
 
Komitmen pemerintah Jokowi tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
 
Indonesia berkomitmen menurunkan emisi dengan melakukan pelestarian hutan, mendorong energi terbarukan, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam menekan perubahan iklim. Tidak hanya itu, UU tersebut juga mengamanatkan penghentian kebakaran hutan dan lahan.
 
Baca: RUU Pertanahan Ditargetkan Rampung September
 
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan RUU Pertanahan bakal rampung September 2019. Salah satu aturan yang akan dibenahi dalam RUU Pertanahan terkait single land administration system.
 
"Kejar target September selesai. Enggak ada beda-beda. Koordinasi, segera," tegas Sofyan usai rapat terbatas terkait RUU Pertanahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Dalam pembahasannya, kata dia, masih ada perbedaan pandangan antarkementerian terkait keberadaan hutan. Ia menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar RUU ini bisa segera dirampungkan.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif