Aktivis Srikandi Indonesia Vivin Sri Wahyuni. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Aktivis Srikandi Indonesia Vivin Sri Wahyuni. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Pengerahan Massa Dianggap Merugikan Publik

Nasional Demo Massa Penolak Pemilu
Candra Yuri Nuralam • 22 Mei 2019 07:04
Jakarta: Aktivis Srikandi Indonesia Vivin Sri Wahyuni menilai pengerahan massa untuk memprotes hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sangat mengganggu ketertiban umum. Masyarakat diminta mengikutiprosedur hukum ketimbang turun ke jalan.
 
"Daripada aksi massa yang memicu ketidaktertiban disarankan untuk melakukan gugatan karena telah tersedia lembaga-lembaga untuk mengadukan hal itu," kata Vivin, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
 
Menurut dia, pengerahan massa hingga tengah malam sangat merugikan masyarakat sekitar. Terlebih, beberapa massa sempat melakukan aksi pembakaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia berharap kepolisian dapat menindak tegas para provokator yang memicu kejadian tersebut. Pasalnya, dari provokator itulah massa bergerak ke jalan.
 
Sejalan dengam Vivin, anggota Srikandi lainnya, Widya Almis, menyebut aksi turun ke jalan demi untuk memaksakan kehendak hanya akan menjadikan perpecahan. Elite politik dinilai bermain di belakang massa yang turun ke jalan.
 
"Jadi jangan terus menjadikan masyarakat terpolarisasi dengan hasutan-hasutan kepada masyarakat. Jadilah berjiwa besar," ujar Widya.
 
Widya berharap kubu yang kalah dalam lebih bisa legawa menerima hasil. Dia tidak ingin perselisihan seperti ini berlangsung berlarut-larut. Bila tidak menerima hasilnya dan menilai adanya kecurangan, mekanisme konstitusi melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) bisa digunakan.
 
Baca: Kawasan Bawaslu Berangsur Normal
 
Komisi Pemiluhan Umum (KPU) memberi waktu tiga hari untuk menyatakan keberatan ke MK sebelum penetapan pemenang Pemilu 2019. KPU menegaskan saat ini belum mengumumkan pemenang.
 
"Dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung sejak 21 Mei 2019 jam 01.46 sampai 24 Mei 2019 jam 01.46 WIB adalah masa pendaftaran gugatan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) ke MK," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari.
 
Hasyim menambahkan jika dalam waktu tiga hari tidak ada yang menggugat, KPU akan langsung pengumuman penetapan hasil pemilu. KPU akan berkoordinasi kepada MK terlebih dahulu sebelum pengumuman.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif