Honorer Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Mekanisme PPPK
Ilustrasi. (Foto: MI/Arya Manggala)
Jakarta: Pengurus Forum Honorer K2 Indonesia Nurbaeti meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memastikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Mekanisme PPPK dilakukan secara adil. 

"Ketika mekanisme ini akan digodok dengan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Presiden, dan jajaran saya berharap pemerintah harusnya mendengar langsung dari honorer yang bekerja di lapangan. Bagaimana kondisi sebenarnya honorer di lapangan," ujarnya dalam Prime Talk Metro TV, Senin, 3 November 2018.

Tak hanya PGRI, Nurbaeti merasa pihaknya yang merupakan honorer K2 berhak untuk didengarkan aspirasinya oleh pemerintah. Bukan tanpa alasan, honorer juga menuntut keadilan yang sama seperti yang diberikan pemerintah kepada aparatur sipil negara (ASN). 


Terlebih adanya penyamarataan sistem seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dinilai akan menimbulkan kekhawatiran terkait kompetensi honorer lama yang kurang akrab dengan teknologi dengan generasi baru yang hidup berdampingan dengan teknologi.

"Kalau bicara hati nurani tentu kami berharap pengabdian yang lama harus jadi indikator utama. Secara teknis juga perlu dipertimbangkan jangan sampai kita dibenturkan kembali," ungkapnya.






(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id