Presiden Joko Widodo meninjau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Foto: ANT/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo meninjau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Foto: ANT/Akbar Nugroho Gumay

Jokowi Taksir Pemindahan Ibu Kota Rogoh APBN Rp100 Triliun

Nasional pemindahan ibukota Ibu Kota Baru
Desi Angriani • 15 Januari 2020 16:05
Jakarta: Presiden Joko Widodo memperkirakan biaya pemindahan ibu kota baru dari kantong pemerintah tak lebih dari Rp100 triliun. Jumlah tersebut meliputi pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar lain.
 
"Saya kira pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Jokowi menjelaskan, pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan akan dikerjakan Kementerian PUPR. Di antaranya, kompleks Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kementerian/Lembaga dan rumah dinas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian untuk klaster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian juga dikerjakan pemerintah," kata Jokowi.
 
Sementara, pembangunan klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset dan inovasi serta pusat keuangan dan fasilitas publik lain menggunakan skema Public Private Partnerships (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
 
"Di luar itu baru kita berikan kepada proses Public Private Partnerships (PPP) atau dikerjakan investasi," ujarnya.
 
Luas lahan pembangunan ibu kota baru mencapai 256 ribu hektare dengan total wilayah keseluruhan 410 ribu hektare. Di dalamnya terdapat pusat pemerintahan seluas 56 ribu hektare dan area terbatas seluas 5.600 hektare.
 
Area ini akan dipimpin manajer kota. Sementara ibu kota baru yang merupakan hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur diatur Kepala Badan Otorita.
 
Bappenas mencatat total biaya pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp466 triliun. Porsi APBN mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen.
 
Sisanya, mengandalkan KPBU Rp253,4 triliun atau 54,5 persen, serta swasta termasuk BUMN Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif