Jiwasraya. Foto: MI/Ramadani
Jiwasraya. Foto: MI/Ramadani

DPR Cukup Mengawasi Upaya Penyelesaian Kasus Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 18 Januari 2020 11:54
Jakarta: Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebut DPR tinggal menjalankan fungsi pengawasannya untuk membantu penyelesaian kasus Jiwasraya. Sebab, pemerintah maupun penegak hukum telah mengambil langkah untuk menangani Jiwasraya.
 
Yudhistira khawatir bila DPR lebih jauh akan menganggu upaya mengembalikan dana nasabah. "Belum tentu selesai karena jauh ditarik ke urusan politik malah menjadi benang kusut," kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020.
 
Saat ini Kementerian BUMN bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan mengupayakan proses restrukturisasi bisnis. Sementara itu, Kejaksaan Agung dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mengusut dugaan pelanggaran hukum dari kasus Jiwasraya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan masalah dugaan korupsi sudah diusut kejaksaan. Kemudian yang lebih penting dari ribut-ribut politik ini adalah soal pengembalian polis," ungkap Bhima.
 
Dirinya menambahkan, DPR harus mendukung upaya penyelesaian masalah di perusahaan pelat merah tersebut. Proses penyelesaian secara business to business diharapkan bisa membantu pembayaran klaim polis nasabah Jiwasraya.
 
"Jangan sampai ditarik ke usulan bailout dana APBN. Bisa jadi ladang korupsi baru nanti," tegas dia.
 
Saat ini terdapat empat alternatif penyelamatan Jiwasraya. Mulai dari strategic partner yang menghasilkan Rp5 triliun, inisiatif holding asuransi Rp7 triliun, menggunakan skema finansial reasuransi Rp1 triliun, dan sumber dana lain dari pemegang saham Rp19,89 triliun. Jadi, total dana yang dihimpun dari penyelamatan tersebut Rp32,89 triliun.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif