NEWSTICKER
Ilustrasi: kebakaran hutan. Foto: Antara/Rony Muharrman
Ilustrasi: kebakaran hutan. Foto: Antara/Rony Muharrman

RUU Cipta Kerja Perberat Hukuman Perusahaan Pembakar Lahan

Nasional Kebakaran Lahan dan Hutan Omnibus Law
Media Indonesia • 28 Februari 2020 20:24
Jakarta: Hukuman terhadap perusahaan pembakar lahan bakal diperberat jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja) disahkan. Pandangan itu dikemukakan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Legislasi, Legal, dan Advokasi, Ilyas Asaad.
 
"Tanggung jawab perusahaan dalam karhutla (kebakaran hutan dan lahan) justru semakin berat. Selain dilarang membakar, perusahaan juga wajib mencegah dan mengendalikan kebakaran," kata Ilyas, Jumat, 28 Februari 2020.
 
Pernyataan Ilyas ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang menduga ada upaya pengurangan sanksi bagi perusahaan pembakar lahan dan hutan. Kekhawatiran muncul terkait seiring adanya perubahan sejumlah pasal dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di dalam RUU Cipta Kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bila ada pertanyaan, apakah dengan adanya omnibus law kemudian perusahaan tidak lagi bertanggung jawab pada karhutla di areal konsesinya? Jelas ini tidak benar," katanya.
 
Ilyas memastikan Pasal 49 UU Kehutanan tidak dicabut di Omnibus Law Cipta Kerja. Pasal itu justru diperkuat dengan mewajibkan korporasi turut serta dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di areal konsesi. Ia melanjutkan ketentuan pada Pasal 49 ini tidak terlepas dari Pasal 50 dan Pasal 78 di dalam UU yang sama.
 
"Tengok kalimat 'bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran' pada Pasal 49, menjadi 'wajib melakukan pencegahan dan pengendalian'," kata dia.
RUU Cipta Kerja Perberat Hukuman Perusahaan Pembakar Lahan
Ilustrasi. Foto: Antara/Fikri Yusuf
 
Pembacaan terhadap Pasal 49 ini, lanjut Ilyas, jangan dilepaskan dari konteks Pasal 50 yang telah mengatur larangan membakar. Poin aturan ini juga masih berkelindan dengan Pasal 78 ayat 2 dan ayat 3 yang mengatur sanksi pidana bagi pembakar lahan.
 
"Dengan demikian larangan membakar menjadi lebih luas bukan hanya bagi pemegang izin," simpulnya.
 
Baca:Lima Hal Janggal Terselip di Omnibus Law Cipta Kerja
 
Pasca-Karhutla 2015, KLHK telah melakukan berbagai langkah korektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Seperti, kewajiban membuat dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut.
 
Penegakan hukum lingkungan kepada perusahaan, kata Ilyas, dilakukan pemerintah bukan untuk mengejar kesalahan, namun memberi efek jera. Aturan ini sekaligus untuk melakukan pembinaan.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif