Payung Hukum Sistem Rangking Seleksi CPNS Diterbitkan

Media Indonesia 22 November 2018 08:43 WIB
seleksi cpns
Payung Hukum Sistem Rangking Seleksi CPNS Diterbitkan
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (ANT/Dhemas Reviyanto)
Jakarta: Pemerintah menerbitkan payung hukum untuk mengakomodasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang tidak lulus seleksi kompetensi dasar. Dengan sistem rangking, peserta punya kesempatan lebih untuk tidak langsung tersingkir dari seleksi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan payung hukum itu berupa peraturan menpan-rebiro. Dalam peraturan menteri tersebut diatur bahwa kelulusan CPNS tidak lagi berorientasi pada ambang batas (passing grade), tetapi pada sistem rangking.

"Kalau passing grade kita jatuhkan, SDM nanti kembali mundur. Hari ini kita luncurkan permenpan (permenpan-rebiro), mungkin ini 38 nomornya, memperkuat yang 37. Jadi, tidak menganulir," ujar Syafruddin di Istana Bogor, Rabu, 22 November 2018.


Dengan peraturan baru tersebut, CPNS memiliki peluang lebih banyak untuk mengikuti seleksi. Syafruddin mencontohkan apabila sebuah lembaga/kementerian membutuhkan 100 aparatur, calon yang lolos seleksi ialah yang masuk 300 besar. "Itu yang akan masuk seleksi tahap kedua. Jadi, dari tiga (calon), akan dipilih satu. Begitu jalan keluar yang terbaik. Nanti BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang atur teknisnya," tutur dia. 

(Baca juga: Kepala BKN Enggan Turunkan Passing Grade Tes CPNS)

Mantan Wakil Kapolri itu menjamin transparansi dalam sistem tersebut. Terlebih, kata dia, para peserta mengetahui nilai masing-masing.

Perangkingan diberlakukan untuk menyikapi rendahnya tingkat kelulusan peserta seleksi CPNS pada tes kompetensi dasar yang cuma 8% dari 1,8 peserta, atau sekitar 100 ribu orang. Padahal, kebutuhan PNS mencapai 238 ribu orang.

Guru Besar Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo menilai kebijakan sistem rangking untuk seleksi CPNS tersebut dapat dibenarkan. Namun, ia berharap penerapannya tidak asal pukul rata.

"Ada syarat-syarat tertentu yang perlu ditetapkan untuk memperlebar rangking. Jangan karena ingin banyak yang masuk, kemudian dipukul rata," tutur Eko.

Dia mengaku mendapatkan kabar dari kementerian dan lembaga bahwa banyak peserta yang gagal di soal kepribadian sebab perbedaan antarjawaban sangat tipis. "Saya tidak tahu valid atau tidak, tetapi Menpan-Rebiro harus mengecek apakah soal itu bisa mengukur kompetensi sesuai dengan kebutuhan PNS kita," jelas mantan wakil menpan-rebiro tersebut.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id