Juru bicara Women's March Jakarta 2019 Vivi (ketiga dari kiri). Medcom.id/ Muhammad Syahrul Ramadhan.
Juru bicara Women's March Jakarta 2019 Vivi (ketiga dari kiri). Medcom.id/ Muhammad Syahrul Ramadhan.

Women's March 2019 Desak Pengesahan RUU PKS

Nasional pelecehan seksual
Muhammad Syahrul Ramadhan • 26 April 2019 03:32
Jakarta: Women's March 2019 akan kembali digelar pada 27 April 2019 nanti. Salah satu tuntutan dari aksi ini mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
 
Ketua Pelaksana Women's March 2019 Fahmia Badib mengatakan RUU PKS harus menjadi komitmen negara untuk menghapuskan kekerasan seksual. Selain itu juga menjadi pemicu sebuah perubahan.
 
“RUU PKS diharapkan menjadi pemicu bagi perubahan-perubahan lainya guna mewujudkan iklim kondusif bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan tanpa perlu khawatir tentang kekerasan dan stigma,” kata Fahmia, di Jakarta, Kamis 25 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu ada juga tuntutan terhadap RUU Pekerja Rumah Tangga. Juru bicara Women's March 2019 Vivi mengatakan tuntutan tersebut memang sejalan dengan tema yang diusung yakni Perempuan dan Politik. Perempuan lanjutnya, bukan hanya representasi secara fisik semata. Tetapi juga kebijakan yang properempuan, kelompok marginal dan minoritas.
 
“Itu penting memang harus ada. Karena disaat tidak ada representasi perempuan dalam kebijakan dan pembuat kebijakan itu sendiri yang ada kebijakan-kebijakan yang terjadi merugikan perempuan, kelompok marginal dan minoritas,” kata Vivi.
 
Women's March juga mendesak pengesahan aturan yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi terhadap perempuan dalam berbagai sektor. Kemudian Menghapus dan atau mengubah peraturan dan perundang-undangan yang diskriminatif.
 
Selanjutnya memastikan pelaksanaan Undang-undang Desa dan Undang-undang Nelayan mengakomodasi kebutuhan perempuan secara inklusif, partisipasi dan berwawasan lingkungan. Lalu memastikan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berpihak pada perempuan pekerja migran, dan memberantas tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi.
 
Adapun tuntutan perihal hukum yakni menghentikan dan mengusut semua tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi terhadap perempuan, kelompok marginal lainya. Menjalankan sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender.
 
Sementara itu di dalam dalam peta perpolitikan Women's March menuntut untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan menuntut partai politik untuk melakukan fungsi pendidikan politik dan kewarganegaraan yang berspektif gender.
 
Pendidikan juga menjadi tuntutan Women's March 2019 kali ini. Mendorong kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender dan inklusif ,termasuk pendidikan kesehatan mental dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi.
 
Sedangkan untuk perlindungan sosial dan layanan kesehatan. Women's March menuntut untuk memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif, adil gender dan inklusif, termasuk jaminan akses pada layanan kesehatan.
 
Tuntutan-tuntutan itu akan digaungkan pada Sabtu, 27 April mendatang merupakan hasil penyusunan bersama lebih dari 50 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas. Beberapa yang turut andil antara lain, Amnesty International Indonesia, Arus Pelangi, Institut Perempuan, Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Koalisi Perempuan Indonesia, Keluarga Besar Buruh Migran (Kabar Bumi), Kapal Perempuan, LBH APIK, Perempuan AMAN dan Trade Rights Union Center (TURC).
 


 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif