Presiden Joko Widodo--MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo--MI/Ramdani

Jokowi Waspadai Kenaikan Iuran BPJS Pancing Gejolak

Nasional BPJS Kesehatan
Desi Angriani • 31 Oktober 2019 15:48
Jakarta: Presiden Joko Widodo mewaspadai kenaikan iuran BPJS Kesehatan memicu gejolak. Jokowi menilai kebijakan tersebut dapat berujung pada perombakan kabinet besar-besaran seperti di Chili, Amerika Selatan.
 
"Kita harus waspada sejak awal, jangan sampai urusan yang berkaitan dengan tarif BPJS Kesehatan berujung ke anarkisme. Ini harus kita baca dan jadikan pengalaman," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Jokowi mengatakan gejolak di Chili dipicu kenaikan tarif transportasi sebesar empat persen. Hal itu memaksa pemerintah Chili merombak kabinet demi meredam anarkisme. Namun, upaya itu gagal, dan berujung pada gejolak berkepanjangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini malah tidak meredam. Kita harus waspada dengan politik dunia yang saat ini mudah bergejolak," ungkap dia.
 
Menurut dia, kebijakan penaikan iuran BPJS Kesehatan mesti dijelaskan secara detail ke masyarakat. Penaikan iuran bukan untuk memberatkan rakyat melainkan mengurangi defisit, dan meningkatkan fasilitas kesehatan.
 
"Kita ini tidak ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat," imbuhnya.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pemerintah sudah menggratiskan iuran BPJS bagi 96 juta masyarakat atau Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dari jumlah itu, pemerintah mengalokasikan Rp41 triliun dari APBN setiap tahunnya. Bahkan subsidi PBI pada 2020 meningkat menjadi Rp48,8 triliun.
 
"Rakyat harus ngerti ini. Tahun 2020 subsidi yang kita berikan ke BPJS Rp48,8 triliun. Ini angka besar sekali. Jangan sampai kesannya kita, ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget. Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin," pungkasnya.
 
Dilansir Medcom.id, Rabu, 30 Oktober 2019, iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas III ditetapkan sebesar Rp42 ribu, kelas II Rp110 ribu, dan kelas I Rp160 ribu.
 
Iuran bagi peserta penerima upah (PPU) sebesar lima persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan empat persennya dibayarkan pemberi kerja, dan satu persen dibayar peserta.
 
Adapun batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU adalah Rp12 juta. Batas paling rendah yakni upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi.
 
Ketentuan mengenai komposisi persentase, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan, dan dasar perhitungan peserta PPU dari pemerintah mulai berlaku 1 Oktober 2019. Sedangkan peserta PPU dari pegawai swasta mulai berlaku 1 Januari 2019.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif