Warga KPAD Cijantung merasa digusur paksa oleh Kodam Jaya. Foto: Medcom.id/Cindy
Warga KPAD Cijantung merasa digusur paksa oleh Kodam Jaya. Foto: Medcom.id/Cindy

Warga KPAD Cijantung Merasa Digusur Paksa

Nasional penertiban
Cindy • 23 November 2019 10:09
Jakarta: Warga Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, mengaku digusur paksa oleh Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya. Salah satu Warga, Wendi merasa penggusuran tidak manusiawi.
 
"Apa yang dilakukan Kodam Jaya tidak manusiawi. Saya terakhir mendapatkan Surat Peringatan (SP) tiga itu di Februari 2019. Tapi Kamis, 21 November 2019, saya dipaksa pengosongan tanpa pemberitahuan apa-apa," ucap Wendi saat ditemui di KPAD Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu, 23 November 2019.
 
Wendi mengatakan, dalam SP tersebut dicantumkan ihwal tenggat waktu pengosongan rumah selama 21 hari. Dalam waktu yang ditentukan itu Kodam Jaya tak melakukan penggusuran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lanjutnya, November 2019, Kodam Jaya memberikan SP tiga untuk warga lainnya. Dalam SP tiga terbaru itu, tidak tercantumkan nama dirinya.
 
"Jadi Kodam Jaya bilang SP tiga sudah diberikan Februari lalu. Saya coba nego minta perpanjangan waktu agar saya bisa mengeluarkan barang saya. Enggak dikasih, hari itu juga saya harus mengosongkan," tutur Wendi.
 
Wendi mengamini bahwa warga yang tak memiliki rumah pribadi diberikan rumah kontrakan untuk satu bulan. Namun, rumah kontrak yang diberikan tak layak huni.
 
"Tempat dari Babinsa itu tidak layak, tidak manusiawi. Saya diinformasikan daerah itu susah mau kemana-mana, jauh, dan ukurannya sangat kecil. Masuk barang saja tidak cukup," ujarnya.
 
Wendi berharap diberikan kompensasi yang sesuai dengan harga rumah miliknya. Sebab rumah yang ditempatinya merupakan potongan gaji orang tuanya saat masih menjadi prajurit TNI aktif.
 
Dia menambahkan pada 1971, orang tuanya diberi pilihan mengambil sejumlah uang atau rumah. Alhasil dipilihlah rumah. Rumah dan kompleks tersebut pun diklaim menjadi seperti sekarang karena swadaya masyarakat.
 
"Segala sesuatunya itu tidak ada hubungan dengan Kodam Jaya. Kita swadaya masyarakat, kita bayar sendiri listriknya, airnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya. Jalan yang dulu becek kita bikinkan aspal sendiri," imbuhnya.
 
Sebelumnya, delapan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) di Cijantung, Jakarta Timur, telah ditertibkan. Penertiban dilakukan terhadap keluarga purnawirawan yang tak memiliki hak tinggal dan Surat Izin Penempatan (SIP).
 
Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) Jaya, Letkol Czi Zulhadrie S. Mara, mengeklaim pengosongan rumah dinas di Kompleks Perumahan TNI Angkatan Darat (AD) Cijantung, Jakarta Timur, sesuai prosedur. Penertiban dilayangkan bagi mereka yang tidak memiliki Surat Izin Penempatan (SIP).
 
"Yang ditertibkan adalah putra-putri dari purnawirawan, bapaknya dan ibunya sudah tidak ada tapi putra-putrinya masih tinggal di rumah dinas bapaknya," jelas Zulhadrie saat dihubungi, Kamis, 21 November 2019.
 
Zulhadrie menjelaskan rumah dinas dapat ditempati para purnawirawan dan warakawuri tanpa SIP. Mereka bisa menunjukkan Surat Perintah Pimpinan (SPP) buat menempati rumah dinas tersebut.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif