Industri Sawit Bisa jadi Objek Vital Nasional

Siti Yona Hukmana 28 April 2018 10:08 WIB
kelapa sawit
Industri Sawit Bisa jadi Objek Vital Nasional
Pekerja perkebunan kelapa sawit sedang memeriksa kelapa sawit yang dipanen. (Foto: MI/Aries Munandar).
Jakarta: Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) Baharkam Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Lumumba mengatakan perkebunan kelapa sawit dapat ditetapkan menjadi obyek vital nasional karena bersifat strategis bagi perekonomian nasional. Menurutnya, sawit dapat memenuhi hajat hidup masyarakat.

"Sawit punya peranan strategis sebagai penyumbang devisa di atas sektor minyak dan gas (migas). Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi bahwa sawit strategis," kata Ahmad dalam Seminar Borneo Forum II 2018 di Balikpapan seperti dikutip Antara, Jumat, 27 April 2018.

Selain penyumbang devisa besar bagi negara, sawit bukan objek biasa. Menurutnya, sawit memiliki kontribusi besar dan dapat dijadikan objek vital nasional. Namun, ia menyebut untuk menetapkan sebagai objek vital harus diatur oleh kementerian terkait.


"Mengenai syarat untuk bisa ditetapkan sebagai objek vital nasional, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional," terangnya.

Pengertian objek vital nasional dalam Perpres itu, jelas dia, adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis.

Ia pun menilai perkebunan sawit dapat memenuhi syarat dalam objek vital nasional tersebut. Salah satu persyaratan yang dimiliki perkebunan sawit  sebagai objek vital nasional, kata dia, menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari. Ia pun memastikan akan melakukan pengamanan terhadap ancaman dan gangguan yang mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.

"Maka industri sawit dapat didorong menjadi objek vital nasional. Dengan begitu, Polri bisa memaksimalkan keamanan dan bantuan bagi objek vital tadi," pungkasnya.

Mengenai keamanan, lanjut dia, kampanye negatif yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap sawit terutama tindakan masuk kebun tanpa izin untuk mengambil dokumentasi dan data kampanye,  dapat dilakukan penindakan apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.

"Tidak ada yang kebal, termasuk LSM. Apabila memenuhi unsur pelanggaran bisa ditindak," tegasnya.



(HUS)