Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya. Dok. Dispenad.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya. Dok. Dispenad.

Reformasi Birokrasi, Dispenad Bangun Zona Integritas

Nasional tni ad
Eko Nordiansyah • 28 Desember 2018 03:22
Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) berkomitmen untuk menjadikan TNI AD sebagai institusi yang lebih baik melalui reformasi birokrasi. Komitmen tersebut dideklarasikan dengan menandatangani pakta integritas dan piagam pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi amanat pemerintah dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu kegiatan penguatan pengawasan yang penting untuk direalisasikan yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI).
 
Meskipun begitu, Kadispenad berharap agar upaya yang dilakukan ini bukanlah sekadar gestur prosedural semata guna menggugurkan kewajiban menjalankan program yang telah digariskan pemerintah. Melainkan betul-betul menjadi upaya nyata yang dilaksanakan untuk mencapai target yang telah disepakati bersama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, sudah sewajarnya Dispenad sebagai organisasi terikat dengan sistem tata kelola pemerintahan yang sehat dan bersih, yang memenuhi prasyarat akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatannya, kemudian bekerja dengan prinsip integritas yang tinggi, bersih dari korupsi serta berkomitmen melayani.
 
"Konsep ini hendaknya harus nyata terlihat dalam tiap kegiatan kita sehari-hari saat melaksanakan pekerjaan dan tugas kita," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 28 Desember 2018.
 
Seperti diketahui bahwa Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi (RB). Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 
Hingga saat ini, menurut Kadispenad, komitmen TNI khususnya Angkatan Darat untuk mewujudkan bebas korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas, sangat tinggi. Hal tersebut, menurutnya, dilakukan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian secara melekat baik oleh unsur pimpinan maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat.
 
Tidak hanya itu, dalam pengendalian kegiatan pun, pihaknya akan senantiasa menyelaraskan baik dari anggaran, pelaksanaan kegiatan maupun dengan norma dan aturan yang berlaku. Namun dihadapkan dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, TNI belum memiliki Zona Integritas sebagaimana yang dimaksud.
 
"Oleh sebab itu, Kasum TNI selaku Ketua Pelaksana RB TNI, merencanakan akan mereview serta menilai tiga Satker yang diusulkan oleh Angkatan pada bulan April 2019 oleh Tim Penilai Internal (TPI) Mabes TNI. Hasil penilaian selanjutnya akan dikaji dan dipertimbangkan untuk dapat ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM oleh Kementerian PAN-RB," jelas dia.
 
Acara inti deklarasi dimulai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Sesdispenad dan para Kasubdis Dispenad, dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas serta pernyataan pencanangan oleh Kadispenad.
 
Selain dihadiri para pejabat di lingkungan Dispenad, acara tersebut juga dihadiri oleh para Sekretaris Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) beberapa satuan jajaran TNI AD atau yang mewakili, tokoh-tokoh instansi pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat dan media setempat.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif