Pengurus Lamtoras mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga kepada Komnas HAM - Medcom.id.
Pengurus Lamtoras mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga kepada Komnas HAM - Medcom.id.

Masyarakat Adat Lamtoras Minta Perlindungan Komnas HAM

Nasional pelanggaran ham
Sonya Michaella • 02 Oktober 2019 02:46
Jakarta: Masyarakat adat dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Mereka melaporkan perlakuan sekelompok orang mengaku dari kepolisian, yang memburu seorang lelaki hingga malam hari.
 
"Kami mohon perlindungan dan pendampingan Ibu dari Komnas HAM, karena kami ini diperlakukan seperti binatang. Beberapa warga dikejar-kejar, diburu sampai ke perladangan, dan pada malam hari. Kalau kami dipanggil baik-baik, pakai surat panggilan, kami akan hadir dan hadapi pemeriksaan polisi. Kami siap, saya sendiri sudah pernah terpenjara dua tahun karena memperjuangakan tanah adat Sihaporas," kata Wakil Ketua Umum Lamtoras, Mangitua Ambarita, Selasa, 1 Oktober 2019.
 
Mangitua atau Ompu Morris hadir bersama Ketua Umum Lamtoras, Judin Ambarita (Ompu Sampe); dan Ketua Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut, Eddy Haryanto Ambarita serta beberapa perantau asal Sihaporas. Rombongan masyarakat adat Sihaporas didampingi Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) yakni Sinung Karto dan Marolop Manalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Warga masyarakat adat Desa/Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diterima langsung oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga dan staf. Mereka menggelar audiensi terkait sengketa tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TBK), bertempat di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Menteng, Jakarta.
 
"Saya mendapat kabar dari pemuda-pemuda di Sihaporas, saudara-saudara kami di sana diperlakukan seperti teroris. Semua laki-laki menjadi takut, tidak berani tidur di rumah karena kehadiran orang-orang yang mengaku dari kepolisian. Sekali datang, mereka itu berkelommpok menumpang sampai dua mobil," ujarnya.
 
Menurut dia, bentrokan warga masyarakat Sihaporas kontra pekerja PT Toba Pulp Lestari di Buntu Pangaturan, Sihaporas, pada Senin 16 September 2019, dua orang pengurus Lamtoras telah ditahan Polres Simalungun. Sedangkan dari pihak pekerja PT TPL belum ada yang ditahan polisi.
 
Mereka adalah Bendahara Lamtoras, Thomson Ambarita; dan Sekretaris Lamtoras, Jonny Ambarita. Thomson Ambarita ditangkap dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor pada Selasa, 24 September 2019. Padahal Thomson mengalami luka atau korban penganiayaan.
 
Setelah penahanan Thomson dan Jonny, sejumlah orang mengaku anggota polisi setiap hari datang ke Sihaporas. Akibatnya, warga ketakutan, sehingga menginap di gubuk-gubuk, di perladangan. Namun ternyata, gerombolan polisi kadang datang malam, bahkan sampai menginap.
 
Pada sekitar tanggal 25 dan 26 September, kata dia, segerombolan mengaku polisi tadi, membawa peralatan senter sebagai penerang untuk memburu laki-laki warga Sihaporas di perladangan.
 
"Kami mohon Komnas HAM agar menyurati Kapolri atau Kapolda Sumut dan Kapolres Simalungun untuk melakukan penegakan hukum secara profesional. Jangan meneror warga," katanya.
 
Mangitua ditangkap Polisi pada 6 September 2004 di perladangan Sihaporas, yang bersengketa dengan PT TPL. Akibat hal tersebut, bukan saja Donal yang putus kuliah dari universitas ternama. Putra bungsunya, Gio Ambarita, pun lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Universitas Bangka Belitung, namun tidak dapat melanjut karena tidak memiliki biaya.
 
Pemohonan warga agar mendapat perlindungan ini diperkuat oleh Sinung Karto, dan Marolop Manalu dari Biro Advokasi, Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN). Mangitua juga meminta Komnas HAM agar turun melihan lokasi konflik, serta memantau dua pengurus lembaga adat yang telah ditahan polisi.
 
Sengketa tanah adat di Sihaporas mendapat perhatian juga Kordinator International Land Coalition untuk Wilayah Asia Saurlin Siagian. “Sebaiknya Komnas HAM memanggil, atau bertemu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, supaya mengecek ulang konsesi TPL di wilayah itu. Dan untuk sementara melarang operasi/moratorium di lokasi berkonflik," ujar Saurlin Siagian.
 
Dia juga meminta polisi untuk membebaskan orang adat yang mempertahankan tanahnya dari PT TPL, korporasi milik Sukanto Tanoto itu. "Nggak bakalan jatuh miskin beliau, kalau warga yang hidupnya tergantung pada tanah sepetak itu dikembalikan. Ditangkapnya dua orang itu (Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita) menjadi momentum untuk penyelesaian segera. Kurasa, kalau nggak diselesaikan, konfliknya akan selalu berulang," kata Saurlin Siagian.
 
Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menerima pengaduan masyarakat Adat Sihaporas. Dia berjanji akan memproses aduan tersebut.
 
“Baik amang, mauliate. Kami terima pengaduannya untuk selanjutnya kami proses," kata Sandra.
 
Pengurus Lamtoras berencana melaporkan kasus serupa kepada Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas), Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta.

 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif