Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Foto: MI/Ramdhani
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Foto: MI/Ramdhani

DPR Minta Kenaikan BPJS Kesehatan Dibatalkan

Nasional BPJS Kesehatan
Siti Yona Hukmana • 20 Januari 2020 22:02
Jakarta: Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III menimbulkan kekecewaan di Komisi IX DPR RI. Anggota dewan itu mengancam tak akan rapat bersama lagi jika kenaikan iuran tak kunjung dibatalkan.
 
"Kalau tidak ada solusi apapun, tidak usah lagi rapat dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait ini. Sampai benar-benar kesepakatan kita dipenuhi, yakni BPJS kesehatan untuk kelas III mandiri tidak naik dan itu sudah bulat dari komisi IX. Itu adalah sikap komisi IX," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di ruang rapat Komisi IX, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.
 
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengaku tidak mempunyai solusi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Terawan membutuhkan data yang lengkap terlebih dahulu dari BPJS untuk mengeluarkan solusi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menanggapi itu, Anggota DPR Komisi IX Yahya Zaini mengusulkan agar dilakukan rapat gabungan untuk mencari solusi. Sebab, kata dia, jika tidak ada solusi tidak akan ada jalan keluar.
 
"Menurut saya, kalau tidak selesai di kementerian kita angkat ke atas rapat gabungan. Karena Pak Menteri tidak mampu memberikan solusi," imbuh Yahya.
 
Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menkes Terawan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Rapat ini membahas mengenai pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.
 
Iuran BPJS Kesehatan resmi naik per 1 Januari 2020 sebesar 100 persen dari tarif sebelumnya. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019.
 
Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, disebutkan bahwa penyesuaian tarif iuran ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan.
 
Penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) tersebut untuk seluruh segmen peserta BPJS.
 
Berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, kenaikan iuran BPJS secara rinci menjadi:
 
Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000
 
Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000
 
Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif