NEWSTICKER
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id

Jokowi Diminta Tak Mengabaikan HAM Pada Periode Kedua

Nasional hak asasi manusia komnas ham
Fachri Audhia Hafiez • 24 Agustus 2019 08:53
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden terpilih Joko Widodo mengutamakan HAM dalam setiap kebijakan. Khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur.
 
"Wajib hukum HAM menjadi norma utama yang dipakai untuk mengukur semua rencana. Pembangunan yang mengabaikan HAM tidak akan berguna bagi banyak (orang)," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dalam diskusi bertajuk 'Refleksi HAM: 74 tahun Indonesia Merdeka' di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.
 
Amiruddin juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengacu kepada HAM dalam merancang pembangunan. Tidak hanya sekadar ukuran teknokratik tapi mengukur indikator perlindungan HAM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mencontohkan salah satu bioenergi yang ditawarkan Jokowi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Menurut dia, pemerintah perlu memikirkan aspek bahan dasar hingga potensi konflik di tingkat masyarakat.
 
"Kita akan tingkatkan pemakaian bio energi, bahan dasarnya apa? minyak sawit berapa juta hektare, kemudian dia kembangkan bagaimana mendapatkan tanahnya? kita menemukan konflik problem kelapa sawit dan konflik pertanahan terjadi hampir di seluruh Nusantara," ujar Amiruddin.
 
Amiruddin mengatakan Komnas HAM banyak menerima aduan terkait konflik tanah. Namun, Komnas HAM tak bisa berbuat banyak lantaran terganjal keterbatasan kewenangan.
 
"Karena mereka sampai di Komnas HAM, mereka sudah babak belur di mana-mana, terakhir datang ke sini. Komnas yang dimaki-maki, padahal menjangkau persoalan yang disampaikan tangan Komnas enggak cukup kuat. Kalau istilah orang hukumnya enggak ada kewenangan untuk menangani itu, tapi sebagai lembaga HAM kita harus take over," kata Amiruddin.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif