ILUSTRASI: Atribut parpol peserta Pemilu 2014/MI/Amiruddin Abdullah
ILUSTRASI: Atribut parpol peserta Pemilu 2014/MI/Amiruddin Abdullah

FOKUS

Menutup Celah Koruptor dalam Tata Keuangan Parpol

Nasional parpol partai politik
Sobih AW Adnan • 30 Agustus 2017 17:10
medcom.id, Jakarta: Nyaris di setiap AD/ART partai politik (parpol), iuran anggota dan pengurus ditulis sebagai sumber pendanaan utama. Berikutnya, baru tertera kalimat "sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat", juga penjelasan adanya sedikit kucuran duit dari negara.
 
Landasan hukum sumber keuangan itu termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Meski pada faktanya, menggerakkan parpol dengan sumber iuran anggota sudah terbilang jarang dan langka.
 
Tradisi iuran keanggotaan parpol, luntur. Fenomena itu terjadi seiring merosotnya tren relasi parpol dan konstituen yang juga melanda di berbagai negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rawan korupsi
 
Partisipasi langsung anggota dalam menggerakkan parpol, pada mulanya bukan omong kosong. Utamanya, sebelum era 1960-an.
 
Kala itu, militansi kader terhadap parpol yang dimasukinya tidak bersifat setengah-setengah. Mereka, tak segan menyumbang tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga.
 
Serupa yang ditulis Amrin Imran dalam Perintis Kemerdekaan: Perjuangan dan Pengorbanannya (1991), bahwa anggota Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) kompak menyisihkan segenggam beras setiap kali memasak, lalu disetorkan kepada pengurus demi pergerakan partai.
 
"Selain dari anggota, kalau Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat bantuan dari para donatur, seperti tukang jahit, dan lainnya," tulis Amrin.
 
PNI memang terkesan lebih modern. Mereka menargetkan iuran anggota itu bisa terkumpul Rp5.000 per tahun. Sebagai timbal balik, pengurus parpol tidak cuma menerima, tapi memasukkan fasilitas asuransi dalam setiap iuran yang dibayarkan anggota.
 
"Ini artinya, PNI tidak hanya membujuk rakyat untuk bergabung, tetapi juga memikirkan nasib anggota," tulis dia.
 
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) bersifat lebih disiplin. Tujuan-tujuan iuran dicetak jelas dalam kartu anggota. Parpol pemenang kedua dalam Pemilu 1955 ini menuliskan, "Dengan rajin membayar iuran, organisasi partau bertambah maju!"
 
Sementara iuran anggota partai Nahdlatul Ulama (NU), sifatnya kerelaan. Meski begitu, tradisi dan jaringan pesantren yang kokoh di Indonesia membuat NU tak mengalami kendala serius soal pendanaan.
 
Yang lebih ngeri, Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui surat resmi yang dikeluarkan Dewan Harian Politbiro CC PKI pada 5 Januari 1955, para anggota yang merokok diwajibkan menyudahi kebiasaan itu dan mesti rela mengalihkan uangnya untuk penyelenggaraan Kongres ke VI pada 1959.
 
Setelah Pemilu 1955, hubungan anggota dan parpol kian tahun makin mengambang. Dan fenomena ini, tidak cuma terjadi di Indonesia.
 
Ketika sudah seperti itu, Pipa Norris dalam Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament (1995) menjelaskan, pada akhirnya parpol-parpol di dunia makin mengandalkan apa yang disebut sumber dana non-partai. Sifatnya tidak wajib dan cenderung liar.
 
"Sumbangan non-partai dianggap sebagai cara yang praktis dan efisien untuk menjalankan roda parpol," tulis dia.
 
Sumbangan non-partai inilah yang mengantarkan tata kelola keuangan parpol kian tak jelas. Lebih dari itu, sifatnya tertutup dan sulit ditembus.
 
Pada 2015, Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan Promoting Increased Access to Political Party Financial Reports. Dalam laporan itu dikatakan bahwa, mayoritas parpol di Indonesia mematuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari subsidi negara. Akan tetapi, sikap itu tidak tampak ketika mereka diminta memaparkan keuangan tahunan yang memuat seluruh pendapatan dan belanja.
 
Lantas, sejomplang apa subsidi yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan parpol dalam bidang keuangan? Soal ini, bolehlah menengok hasil riset Anomali Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Kemitraan pada 2011.
 
Dalam laporan itu dicontohkan, Partai Amanat Nasional (PAN), setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp52,1 miliar per tahun. Sementara bantuan yang diberikan negara cuma Rp677 juta, alias 1,32% saja dari total kebutuhan yang ada.
 
Kebutuhan yang menjadi beban parpol pun sebenarnya tidak terlalu mengada-ada. Jika dirinci, maka alokasinya untuk operasional sekretariat sebesar Rp1,4 miliar, perjalanan dinas Rp8,2 miliar, konsolidasi organisasi Rp8,2 miliar, pendidikan politik dan kaderisasi Rp33,7 miliar, dan unjuk publik Rp6,7 miliar.
 
Hitung-hitungan duit negara itu mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, kemudian diubah dalam PP No. 83 Tahun 2012. Rumusnya, "Besaran bantuan per suara peraih kursi DPR/DPRD ditentukan oleh besaran APBN/APBD periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR/DPRD periode sebelumnya."
 
Aturan main ini, menjadikan parpol peraih kursi DPR hasil Pemilu 2009 mendapat jatah Rp108 per suara. Sementara jika dikonversikan ke parpol peraih kursi DPR hasil Pemilu 2014 jumlahnya mencapai Rp13,2 miliar.
 
Besarnya kebutuhan belanja parpol sekaligus ketidakjelasan sumber perolehan dana hampir dipastikan menjadi penyebab utama terjadinya praktik korupsi dalam dunia politik.
 
Dalam data yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga 2015 setidaknya sudah ada 87 anggota DPR/DPRD sebagai pelaku korupsi dengan menyeret oknum petinggi parpol.
 
Ketidakjelasan yang pada akhirnya memupuk perilaku korup oknum itu, ditambah pula dengan aspek manajemen keuangan sebagian parpol yang memang buruk.
 
Maka, cukup pantas jika hari ini pemerintah sepakat menaikkan dana parpol. Kalkulasinya bukan lagi Rp108, tapi naik sepuluh kali lipat menjadi Rp1.000 per suara.
 
Baca: Dana Bantuan Parpol dari Waktu ke Waktu
 
Kabarnya, aturan ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Penaikannya pun akan diakomodasi dalam APBN 2018.
 
Boleh, boleh. Dengan ini, diharap parpol bukan cuma diberi tugas pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi juga mulai turut mempromosikan keterbukaan anggaran.
 
Dan setelah disahkan, tak ada lagi alasan bagi parpol untuk berkelit soal transparansi sumber keuangan.
 
Mandiri dan terbuka
 
Turut andilnya negara dalam keuangan parpol, bukan cuma di Indonesia. Di berbagai belahan dunia, bahkan sudah memulai sejak lama. Meskipun dengan disertai ketentuan halal-haram yang berbeda-beda.
 
Situs informasi tentang pemilu Administrations and Cost of Elections Project (ACE Project) menyebut Brazil, India, Israel dan Meksiko memagari parpol mereka dengan daftar donatur terbatas. Sedangkan Italia, donatur hanya boleh menyumbang kepada calon perseorangan, tidak langsung kepada parpol.
 
Di beberapa negara juga ditentukan besaran maksimal sumbangan publik. Hal ini dilakukan demi menghindarkan parpol dari kepentingan politik.
 
Serupa penaikan subsidi negara untuk menunjang keuangan parpol, menurut Roscoe Pound dalam Lloyd's Introduction to Jurisprudence (1975), penting dibarengi dengan aturan hukum yang ketat. Fungsi ini diyakini efektif, sebab dalam hukum dan peraturan bisa disertakan sanksi terhadap pihak yang tidak taat.
 
Ambil misal, adanya kewajiban untuk patuh membuat laporan keuangan atas subsidi negara sebagai salah satu syarat agar bisa menerima bantuan di tahun berikutnya. Syarat seperti ini, bisa memacu bantuan negara sebagai insentif bagi kepatuhan parpol.
 
Berikutnya, mengikuti tren semangat keterbukaan keuangan publik. Situs resmi sebuah parpol, misalnya, amat strategis menjadi sarana publikasi perihal keluar masuknya anggaran. Terlebih dari negara. Sebab, mau tidak mau, dana itu berpangkal dari rakyat melalui hasil perolehan pajak dan yang lainnya.
 
Tidak cuma itu, negara juga perlu memperketat persyaratan pencairan, pengelolaan dan pelaporan. Pemerintah juga harus menutup celah masuknya konflik kepentingan. Termasuk, antara parpol dan dirinya sendiri.
 
Alhasil, penaikan dana parpol yang mandek selama belasan tahun, cukup rasional. Namun, sebaliknya, parpol juga mesti berbenah. Paling tidak, mulai rajin-rajinlah memburu sebab merosotnya kepercayaan publik seperti yang dirilis berbagai lembaga survei dalam setahun belakangan.
 
Yang paling penting, parpol harus menolak tuduhan sebagai kandang koruptor. Bukan dengan omongan. Cukup dengan kinerja, manfaat, dan keterbukaan yang juga turut ditingkatkan.
 
Parpol yang sehat adalah parpol mandiri. Parpol yang bebas dari korupsi.
 

 

(SBH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif