Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Komisi X Panggil Nadiem Bahas Pengganti UN Besok

Nasional Ujian Nasional
Whisnu Mardiansyah • 11 Desember 2019 16:49
Jakarta: Komisi X DPR menyambut positif rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengganti sistem Ujian Nasional (UN). Komisi X bakal menanyakan hal itu langsung pada Nadiem.
 
"Besok Kamis (12 Desember 2019) salah satu yang akan kami tanyakan menyangkut kebijakan penghapusan," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019.
 
Komisi X mendukung kebijakan penghapusan sistem UN sejak awal. Mekanisme penilaian lewat UN dianggap usang dan ditinggalkan di beberapa negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tinggal langkah apa saja yang harus disipakan menuju perubahan ini, kebijakan penghapusan UN. Itu yang lebih penting supaya ini tidak menjadi kebijakan parsial dan tidak implementatif di lapangan," jelas Syaiful.
 
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan Nadiem perlu menyiapkan dan mematangkan kebijakan lanjutan pascapenghapusan UN. Nadiem tidak bisa sekadar menunggu kajian.
 
"Karena yang kita hadapi ini dunia pendidikan nasional yang problemnya pelik, kompleks. Jangan sampai kebijakan ini berhenti sampai di paper saja," tegas Syaiful.
 
Mendikbud Nadiem Makarim resmi menetapkan sistem asesmen baru menggantikan UN. Sistem asesmen mulai diterapkan 2021, sekaligus menegaskan UN 2020 menjadi pelaksanaan yang terakhir.
 
"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Terdiri atas kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem saat peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
 
Pelaksanaan ujian dilaksanakan siswa di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian tidak digunakan buat basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.
 
"Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik di level internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study)," tutur Nadiem.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif