Perekayasa di BPPT, Widjo Kongko. Foto: Istimewa
Perekayasa di BPPT, Widjo Kongko. Foto: Istimewa

Kita Buta Soal Potensi Tsunami Akibat Erupsi

Nasional Tsunami di Selat Sunda
Wandi Yusuf • 26 Desember 2018 06:01
Jakarta: Nama Widjo Kongko mendadak viral saat dia dipanggil kepolisian April 2018. Perekayasa dariBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) inimenjadi bahan perbincangan karena menyebut akan ada tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang, Banten, dalam sebuah kesempatan diskusi. Widjo tak sekadar asal bicara, ia sudah meneliti soal potensi terjadinya megathrust di Selat Sunda.
 
Polda Banten lantas memanggilnya karena apa yang ia kemukakan disebut menimbulkan kecemasan. BPPT buru-buru meminta maaf untuk meredam gejolak. Meski begitu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tak memungkiri memang ada potensi besar tsunami di Selat Sunda.
 
Memori peristiwa delapan bulan lalu itu kembali terpanggil saat tsunami benar-benar melumat sebagian wilayah Pandeglang dan Lampung, Sabtu, 22 Desember 2018. Tidak sampai 57 meter memang, tapi sudah membuat ngeri. Ratusan orang meninggal dan ribuan lainnya mengungsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tak hendak mengungkit masa lalu, Medcom.id mewawancarai Widjo Kongko untuk mengetahui seperti apa ancaman tsunami di Selat Sunda. Apakah ada kaitannya antara pemodelan gempa besar yang pernah ia paparkan dengan tsunami yang terjadi akhir pekan lalu?
 
Wawancara melalui telepon ini juga bukan sebagai pembenaran dari apa yang sudah ia prediksi. Namun, tak lebih sebagai upaya untuk menyadarkan pemerintah dan masyarakat bahwa bencana tsunami ada di depan mata. Paling tidak, dengan mengetahui karakteristiknya, kita akan jauh lebih waspada menghadapi tsunami.
Kita Buta Soal Potensi Tsunami Akibat Erupsi
Anggota Basarnas mencari korban yang belum dievakuasi. Foto: Antara/Asep F
 
Bagaimana Anda melihat fenomena tsunami yang berasal dari eruspsi seperti yang terjadi pada Sabtu, 22 Desember, lalu? Apakah akan terjadi tsunami susulan?
 
Kalau potensi akan selalu ada. Apalagi erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus terjadi. Kemungkinan longsor juga masih akan berlangsung. Mungkin saja ada eskalasi menjadi lebih tinggi. Tapi kita juga tidak tahu karena itu kan perilaku gunung juga. Artinya, jika terjadi kolaps berikutnya, bisa menimbulkan tsunami lagi, bahkan mungkin lebih besar.
 
Untuk itu, kita terus harus meningkatkan kewaspadaan. Karena ini mungkin bukan yang pertama atau yang terbesar. Intinya kita harus tetap waspada.
 
Apakah sudah lazim di Indonesia terjadi tsunami karena erupsi gunung merapi?
 
Kalau lazim, tidak. Karena kalau berdasarkan statistik, kira-kira 90 hingga 95 persen tsunami terjadi karena gempa tektonik. Ini terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Selebihnya, sekitar lima persen tsunami diakibatkan oleh faktor lain seperti longsor bawah laut atau erupsi gunung berapi. Jadi, ini tidak lazim, namun fenomenal. Sistem peringatan dini BMKG selama ini lebih memfokuskan pada peringatan dini yang sumbernya dari gempa tektonik.
 
Artinya pemerintah belum bisa mendeteksi tsunami yang bersumber selain dari gempa tektonik?
 
Tidak ada. Tidak ada pendeteksi, tidak ada alat, tidak ada apa pun. Kita itu blank. Kita itu buta. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut. Memang ada banyak kekayaan alam hayati di sana, tapi juga menyimpan banyak bencana. Sayangnya, sampai sekarang kita belum mempunyai sistem peringatan dini untuk bencana-bencana yang ada di laut.
 
Kita tak punya sensor-sensor bencana di laut. Harusnya sensor-sensor itu mutlak ada di laut. Apa pun itu teknologinya. Bisa buoy, radar, kabel, atau lainnya. Itu harus dibangun.
 
Bisa dikatakan BMKG kecolongan ketiga bencana ini terjadi?
 
Tidak benar juga menyalahkan BMKG karena kapasitasnya terbatas. Dan memang teknologinya belum ada untuk mendeteksi tsunami jenis ini. Pemerintah harus bareng-bareng membangun peringatan dini tsunami, baik yang berasal dari gempa bumi maupun dari faktor lain yang keberadaan sensornya di laut.

Sistem peringatan dini tsunami akibat gempa tektonik memang sudah ada, tetapi hanya berdasarkan model. Kalau yang nontektonik, kita tidak ada sama sekali.

Sistem peringatan dini tsunami akibat gempa tektonik memang sudah ada, tetapi hanya berdasarkan model. Tidak ada sensor di laut. Beruntung hasilnya cukup akurat dan cepat. Masih lumayanlah. Kalau yang nontektonik, kita tidak ada sama sekali. Kita belum bangun sistem itu. Jadi, orang di pinggir pantai gak ngerti.
 
Tsunami seperti ini pertama kali terjadi di Indonesia?
 
Persis. Saya bisa mengatakan bahwa ini pertama kali yang kita ketahui. Tsunami terjadi karena nongempa tektonik dan menyebabkan banyak korban jiwa. Dan ini menjadi pembelajaran kita semua. Menurut saya, kita gak usah saling menyalahkan.
Kita Buta Soal Potensi Tsunami Akibat Erupsi
Anggota Basarnas mencari korban yang belum dievakuasi. Foto: Antara/Asep F
 
Apakah potensi tsunami yang berasal dari nontektonik itu besar di Indonesia?
 
Menurut statistik, tidak besar memang. Tapi berdasarkan risiko, mestinya tak menggunakan pendekatan statistik seperti itu. Karena ini bukan soal ancaman, tapi masalah kerawanan, masalah kapasitas.
 
Sekarang kalau kita bicara Selat Sunda, sepanjang pantai di selat ini adalah tempat wisata. Di daerah Banten juga ada industri dan banyak permukiman. Risikonya sangat tinggi. Tak heran ketika tsunami terjadi, walaupun tak terlalu tinggi, ratusan orang meninggal. Jadi, mutlak harus segera membangun sistem peringatan dini tsunami yang bukan berasal dari gempa tektonik.
 
Sistem peringatan dini seperti apa yang bisa diterapkan untuk mendeteksi tsunami model ini?
 
Sederhana. Saya akan mulai dari bencana yang baru terjadi ini. Ancaman belum selesai loh. (Ancaman tsunami) masih terus. Erupsi kan masih terus. Kejadian runtuhan masih mungkin terjadi lagi. Maka, kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi di sepanjang pantai, terutama yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau.
 
Ke depan, saya sangat merekomendasikan membangun satu sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif. Bukan hanya untuk mendeteksi tsunami karena gempa tektonik, tapi juga yang nontektonik. Pemerintah harus segera melengkapi sistem peringatan dini yang sudah ada. Sensor di laut harus sudah dilengkapi di daerah hulu.
 
Sistem peringatan dini di hulu harus pula terintegrasi dengan daerah middle dan hilirnya. Membangun alat saja tidak cukup. Harus ada pengembangan kapasitas dari masyarakat, ada latihan evakuasi dan sejumlah edukasi lainnya.
 
Apakah perlu ada relokasi bagi penduduk di sekitar pantai untuk menghindari terjadinya tsunami lanjutan?
 
Saya melihatnya tidak. Dalam arti, ini kan kita kembalikan kepada kemauan daerah. Daerah harus mengambil peran, terutama terkait dengan pengelolaan tata ruang. Basisnya harus tata ruang. Bicara tata ruang di pantai maka harus taat pada aturan batas sempadan pantai. Peraturan presiden dan undang-undangnya sudah ada, tapi sepertinya belum turun menjadi peraturan daerah (perda).

(Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai pada 14 Juni 2016. Perpres itu menjelaskan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 
Pemerintah provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai sempadan pantai, wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota)

Nah, selama ini daerah cenderung abai. Perpres itu sudah mengamanatkan daerah untuk mengimplementasikan batas sempadan pantai. Perda harus mengadopsi unsur-unsur lokal, termasuk masalah kebencanaan. Tujuannya untuk melindungi masyarakat. Terkait bencana saat ini pemerintah daerah seperti tak hadir.

(Widjo lantas teringat video saat panggung yang menampilkan band Seventeen tersapu tsunami di kawasan wisata Tanjung Lesung)

Kalau kita lihat video itu, sangat menyedihkan. Tak ada sama sekali peringatan. Lagi manggung senang-senang, tiba-tiba dari belakang ada tsunami. Kita kaya orang bodoh saja. Artinya, pengetahuan tak ada. Padahal, paper-paper soal bahaya tsunami sudah ada. Kita sudah melakukan studi. Saya ngomong sudah, tapi malah mau dikriminalisasi. Ini sangat menyedihkan.
 
Kawasan wisata tidak apa-apa jalan terus, tapi pengelola dan pengunjung harus dilindungi juga. Di saat bahaya seperti itu harus ada safety first. Harus ada warning, ada evakuasi, terdapat jalur dan lokasi evakuasinya.
 
Peran pemda harus lebih kuat. Kalau pemerintah pusat kan ukurannya umum. Dan Indonesia itu kan sangat luas. Ancaman bencananya bisa berbeda-beda di bibir pantai. Bisa karena gelombang pasang, erupsi, abrasi, dan lain-lain.
 
Pengelola wisata di sekitar Gunung Anak Krakatau juga harus aware. Lokasi mereka itu kan rawan tsunami, rawan gempa bumi. Multibencana ada semua di situ. Paling tidak ada program mitigasi bencana. Ini mutlak harus terus dilakukan secara berkesinambungan.
 
Apakah kejadian Sabtu lalu ada hubungannya dengan pemodelan tsunami setinggi 57 meter yang pernah Anda buat?
 
Dari sisi sumbernya tidak. Tsunami yang terjadi kemarin kan akibat longsor Gunung Anak Krakatau. Kalau simulasi saya itu sumbernya dari gempa tektonik di megathrust Selat Sunda, di selatan.
 
Tapi,kalau kita melihat dari ancamannya, daerah terdampak di di daratnya, itu sama saja. Terutama untuk meningkatkan kewaspadaan. Ancaman itu bisa berbagai macam, tapi yang penting itu kesiapan kita.
 
Maka, penelitian saya bersama teman-teman itu menjadi relevan karena saya dulu niatnya bukan untuk mengetahui seberapa tinggi gelombang yang muncul. Bukan itu. Saya menyatakan bahwa, ini loh, dari model dan skenario yang begini, itu ada ancaman. Maka, harusnya berpikir dong. Kita harus siap.
 
Sekarang bisa dilihat, dengan gelombang tiga atau empat meter saja, dampak yang ditimbulkan luar biasa. Saya membayangkan, jika benar megathrust yang meletus, (gelombang) itu bisa 50 meter lebih. Saya tak bisa membayangkan korban dan kerugiannya. Mungkin mirip neraka. Tapi, ini saya menyatakan dari sisi sains.
 
Bukankah pernyataan Anda bisa membuat cemas masyarakat?
 
Kerawanan harus disampaikan, jangan disembunyikan. Karena kita bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ke depan, jangan sampai dikriminalisasilah. Sudah banyak juga paper yang meneliti soal bahayanya tsunami ini.
Kita Buta Soal Potensi Tsunami Akibat Erupsi
Dampak dari tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Foto: AFP/Adek Berry
 
Biodata Singkat
 
Nama: Widjo Kongko
 
Lahir: Banyumas, Juli 1967
 
Pekerjaan: Perekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
 
Pendidikan:
- Strata 1 Teknik Sipil Hidro di Universitas Gadjah Mada (1992)
- Strata 2 Teknik Sipil di Iwate University, Jepang (2002)
- Strata 3 Coastal Engineering di Leibniz Universitat Hannover, Jerman (2012)
 
Karya Ilmiah:
Tercatat sudah menelurkan 40 penelitian ilmiah dan 485 rujukan (Researchgate.net). Ada tiga karyanya yang cukup terkenal dan dirujuk banyak peneliti, yakni:
- A 1,000-year Sediment Record of Tsunami Recurrence in Northern Sumatra
- Extreme Runup from the 17 July 2006 Java Tsunami
- Northwest Sumatra and Offshore Islands Field Survey After the December 2004 Indian Ocean Tsunami.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif