“Yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah,” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 Januari 2022.
Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong masyarakat aktif menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan. Sehingga, vaksin yang digunakan aman.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan,” ujar Muhaimin.
Dia juga mendesak Kemenkes segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan. Pendistribusian vaksin harus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa.
“Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa,” sebut dia.
Muhaimin menilai vaksinasi booster bagus. Namun, praktiknya tidak boleh mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.
“Alih-alih ngurusi booster, malah banyak juga yang keteteran belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus,” ujar dia
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan 1,1 juta dosis vaksin covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.
“Vaksin yang expired (kedaluwarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," kata Budi.
Baca: Pemerintah: Masyarakat Tak Perlu Pilih-pilih Merek Vaksin
