Pemerintah Bantah Absen Mengawasi Ormas
Ilustrasi. (Foto: MI/Moh Irfan)
Jakarta: Pecahnya bentrok antara organisasi kemasyarakatan Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) sepekan terakhir diklaim sebagai bentuk lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Namun, Dirjen Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Luthfi membantah hal tersebut. Menurut dia selama ini pemerintah selalu melakukan pembinaan terhadap ormas baik yang berbadan hukum maupun berbekal Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 

"Kita juga lihat kepolisian sebagai tim terpadu sudah bekerja dan mengambil langkah. Kejadian beberapa hari lalu bukti negara tidak pernah tidur, polisi sudah menanganinya," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 13 September 2018.


Luthfi mengatakan kedua ormas yang bentrok merupakan organisasi berbadan hukum sehingga pihaknya berkoodinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk penanganan lebih lanjut.

Sesuai ketentuan, secara tertulis Kemenkumham adalah pihak yang berwenang untuk mengeluarkan peringatan termasuk ancaman pencabutan status badan hukum. Sementara Kemendagri hanya bertanggung jawab pada ormas yang mengantongi SKT.

"Kalau seakan-akan Kemendagri diam tidak seperti itu. Ini kewenangannya Kemenkumham dan untuk masalah penindakan adalah ranah kepolisian. Tidak serta merta semuanya Kemendagri," jelas dia.





(MEL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id