Presiden Joko Widodo (kanan) Menyerahkan SK TORA di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019). Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang
Presiden Joko Widodo (kanan) Menyerahkan SK TORA di Hutan Lindung Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019). Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang

Pemerintah Serahkan 109 Ribu Ha Tanah Reforma Agraria

Nasional reforma agraria
Media Indonesia • 25 September 2019 14:03
Jakarta: Pemerintah sudah menyerahkan 109.615 hektare (ha) tanah objek reforma agraria (TORA). Penyerahan itu ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan Redistribusi (SK) TORA oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 
Penerima SK TORA adalah masyarakat yang berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Penyerahan SK TORA dilakukan di Taman Digulis Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, awal September lalu.
 
"Penyerahan 'perdana' SK TORA ini langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu, 25 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, kata Siti, pemerintah akan mengeluarkan SK Tora seluas 120 ribu ha di Sulawesi, 57 ribu ha di Maluku, 32 ribu ha di Sumatra, dan sejumlah lahan di Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur. "Yang sudah siap diserahkan seluas 204.662 ha," kata Siti.
 
Menteri LHK juga sudah menetapkan lahan hutan seluas 938.878 ha untuk sewaktu-waktu diberikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Total ada lahan hutan seluas 2,6 juta ha yang akan diserahkan ke masyarakat.
 
"Artinya, kami akan menyerahkan 63 persen lahan hutan dari total 4,9 juta ha lahan untuk reforma agraria," jelas Siti.
 
Siti menjamin SK TORA, atau lebih dikenal dengan sebutan SK Biru, segera menjadi sertifikat. Kepemilikan SK Biru ini dapat diikuti dengan penguasaan secara fisik tanah tersebut.
 
"SK Biru sebagai bukti bahwa lahan hutan yang telah diberikan tidak dapat lagi dipindahtangankan. Masyarakat sudah bisa menguasai lahan secara aman dan legal," katanya.
 
Siti menegaskan hal ini untuk meluruskan pernyataan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika di hadapan presiden saat diundang ke Istana, Selasa, 24 September 2019. Dewi adalah salah satu perwakilan petani yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.
 
Menurut Dewi, pemerintah belum memenuhi janjinya untuk membagikan lahan reforma agraria. "Target redistribusi 9 juta ha tanah untuk petani dan masyarakat kecil sesuai RPJMN, tidak jalan," ujarnya.
 
Pemerintah Jokowi menjanjikan akan melakukan reforma agraria seluas 9 juta ha lahan untuk dibagikan ke petani. Program ini terbagi atas dua skema, yaitu berupa legalisasi aset seluas 4,5 juta ha, ditambah redistribusi lahan (TORA) seluas 4,5 juta ha.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif