Kongres ke-3 AACC Hasilkan Bali Declaration
Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC) di Nusa Dua, Bali (Foto:Metrotvnews.com/Pelangi Karismakristi)
medcom.id, Denpasar: Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia atau Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC), selesai dilaksanakan. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, termasuk Bali Declaration.

Bali Declaration memiliki beberapa poin, yang sesuai dengan tema acara, yakni Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara. Intinya, para anggota AACC sepakat bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting untuk  melindungi hak-hak konstitusi warga negara dari pelanggaran putusan yang tidak sejalan.

Anggota AACC percaya bahwa MK dan lembaga sejenis memaninkan peran yang penting dalam menjamin secara benar yang berkedaulatan dengan memajukan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusi untuk mempertahankan sistem demokrasi dari pemerintahan.


AACC berharap dengan adanya kolaborasi regional ini mengajak MK dan institusi sejenis lainnya agar berdiri bersama menegakkan independensi dari MK dan lembaga sejenis lainnya untuk  perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Dikatakan oleh Ketua MKRI Arief Hidayat bahwa seluruh peserta menyepakati hasil Bali Declaration, meskipun diakuinya dalam pembahasan berjalan alot.

"Iya, tadi memang berjalan agak lama. Ya itu karena banyaknya perbedaan pendapat," kata Arief usai menutup acara di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/8/2016).
 
Setelah disepakati, ada sedikit memo mengenai isi naskah deklarasi tersebut.  Catatan itu dinyatakan oleh Thailand pada kalimat kedua dari paragraf 3.3.

"Kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip MK sebagai lembaga dan sebagai pengawal demokrasi konstitusi, harus bebas  intervensi dari kekuasaan negara lainnya. Karena itu kami menolak semua upaya-upaya yang tidak konstitusional dan tidak demokratis yang bertujuan untuk menghapuskan tatanan dan demokrasi negara," ucap Ketua Delegasi Myanmar Hla Myo Nwe  yang didaulat Ketua MKRI untuk membacakan seluruh isi Bali Declaration.

Tidak hanya itu saja, masa jabatan Presiden AACC Arief Hidayat yang mestinya berakhir, disepakati untuk diperpanjang. Hal ini disepakati oleh seluruh peserta kongres dengan perpanjangan waktu masa jabatan selama satu tahun.

"Saya sampaikan bahwa MKRI menerima mandat dan kepercayaan tersebut dan siap menjalankan tanggung jawab untuk melanjutkan masa kepresidenan sampai 1 tahun mendatang," ujar Arief.

Secara terpisah, Sekjen MKRI Guntur Hamzah Arief mengatakan bahwa pada saat rapat, para Board of Member mengusulkan Malaysia untuk menduduki AACC 1 untuk masa jabatan 2016-2018. Namun Negeri Jiran itu menolak dengan alasan belum siap.

"Saya harap tahun depan saat jabatan Presiden MK berakhir, Malaysia sudah siap. Nanti kita adakan kongres lagi untuk menyepakati itu dan sekaligus mengadakan evaluasi," tukas Guntur.

Sebelumnya, Kongres ke-3 AACC juga telah menghasilkan beberapa putusan penting. Antara lain menyepakati sekretariat yang bentuknya sekretariat permanen bersama (joint permanent secretariat), yang menunjuk Indonesia untuk bagian koordinasi, perencaanaan dan komunikasi. Sementara, Korea Selatan bertugas untuk melakukan riset dan pengembangan, serta menunjuk Turki sebagai pusat pelatihan dan pendidikan bagi civitas AACC.

Pertemuan para hakim MK se-Asia ini juga menyepakati Bahasa Rusia sebagai working language atau bahasa kedua pada tiap pertemuan dan kegiatan resmi AACC. Sementara, untuk urusan korespondensi dan dokumen (surat menyurat) tetap memakai Bahasa Inggris.



(ROS)