Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Medcom.id/Roni Kurniawan)
Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Medcom.id/Roni Kurniawan)

Menaker: THR Selambatnya Cair H-7 Idul Fitri

Nasional berita kemenaker
Gervin Nathaniel Purba • 08 Mei 2019 19:58
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan memberikan uang tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri. THR hak setiap pekerja.
 
"Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai ketentuan yang berlaku," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.
 
THR keagamaan adalah kewajiban yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memeroleh THR satu bulan upah. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan yang sudah ditetapkan.
 
“Masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah,” kata Hanif.
 
Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR berdasarkan upah satu bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 
Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
 
"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan," katanya.
 
Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, Hanif mengimbau pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran.
 
"Kita juga akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kemenaker," katanya.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif