UMP 2019 Dinilai Rasional untuk Dunia Usaha

Achmad Zulfikar Fazli 01 November 2018 04:02 WIB
kemenaker
UMP 2019 Dinilai Rasional untuk Dunia Usaha
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menyebut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen rasional untuk dunia usaha. Baik pengusaha maupun pekerja dinilai tak dirugikan dengan kenaikan itu.

"Ini juga win-win bagi para pekerja," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.

Hanif menyampaikan kenaikan UMP itu berdasarkan hitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dia juga meyakini pengusaha sepakat dengan angka itu jika sesuai dengan dasar penghitungan pemerintah.


"Kalau kenaikan berdasarkan dari pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, itu masih reasonable bagi dunia usaha," ucap dia.

Menurut dia, kenaikan UMP itu juga menjadi solusi bagi pengusaha dan pekerja. Bagi dunia usaha, UMP itu membuat perencanaan keuangan bisa lebih mudah.

Sementara itu, pekerja juga tak perlu lagi berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum. "Jadi ini patut disyukuri bersama-sama," ucap dia.

Dia juga memastikan kenaikan UMP ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja. Sebab, dasar dari kenaikan itu melihat kepada inflasi.

(Baca: Kenaikan UMP DKI Diumumkan Pekan Depan)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, inflasi yakni kenaikan harga secara umum dan menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas, atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Tak hanya bagi pengusaha dan pekerja, Hanif menyebut kenaikan UMP ini juga menguntungkan pengangguran. Sebab kenaikan itu membuat lapangan pekerjaan menjadi lebih terbuka.

"Ini sudah luar biasa, kita mengajak semua pihak untuk menerima, ini solusi terbaik bagi dunia usaha dan pekerja," ucap dia.

Politikus PKB itu menambahkan kenaikan UMP 2019 ini akan dirilis serentak di seluruh provinisi, Kamis, 1 November 2018. Dia berharap semua gubernur menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,03 persen. 

Sebab kenaikan ini menjadi kewenangan gubernur. Kenaikan itu akan mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018.

"Kita lihat nanti, kita kembalikan ke UU, PP 78 kita lakukan (kalau masih ada yang menetapkan di bawah 8,03 persen)," kata dia.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id