Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id.

124 Kabupaten Kota Bebas Korona

Nasional Virus Korona virus corona
Candra Yuri Nuralam • 20 Mei 2020 21:20
Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat 124 kabupaten/kota nihil kasus virus korona (covid-19) beberapa hari belakangan. Meski nihil, pemantauan tak dikendurkan.
 
"Dalam beberapa hari ke depan, gugus tugas tentu akan memonitor melalui laporan dari gugus tugas provinsi kabupaten atau kota apakah ada tambahan kasus atau tidak," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu 20 Mei 2020.
 
Baca:Pemerintah Khawatirkan Pandemi Covid-19 Gelombang Dua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Doni mengatakan ke-124 kabupaten kota terdiri atas 14 daerah di Aceh. Lalu, ada satu daerah di Banten, satu daerah di Bengkulu, satu daerah di Gorontalo, dan satu daerah di Jambi.
 
Kemudian kasus nihil virus korona juga ada di satu daerah di Jawa Barat, satu daerah di Jawa Tengah, satu daerah di Kalimantan Barat, satu daerah di Kalimantan Timur, satu daerah di Babel dan empat daerah di Riau.
 
"Kemudian 5 di Lampung, 6 di Maluku, 5 di Maluku Utara, 15 di NTT, 18 daerah di Papua, 6 di Papua Barat, 1 di Sulawesi Barat, 1 di Sulawesi Selatan, 3 di Sulawesi Tengah, 5 di Sulawesi Tenggara, 5 di Sulawesi Utara, 2 di Sumatera Barat, 5 di Sumatera Selatan, dan 16 daerah di Sumatra Utara," ujar Doni.
 
Menurut dia, nihil kasus korona kemungkinan besar disebabkan faktor geografis. Sebanyak 124 daerah itu berada di kawasan kepulauan.
 
"Artinya secara geografis mereka bisa terjamin keamanannya apabila bisa melakukan control dan pengawasan yang lebih ketat," ujar Doni.
 
Dia menyebut, meski nihil kasus bukan berarti daerah itu kebal virus. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan daerah bebas korona hingga pemerintah memberi kelonggaran.
 
"Setiap saat kasus baru bisa saja muncul di kabupaten atau kota tersebut sehingga nanti tawaran dibuka, diberikan kesempatan lakukan aktivitas dalam 11 bidang yang dikecualikan maka perlu koordinasi dengan kepala daerah," tutur Doni.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif