Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rinekso Soekmadi. Foto: Istimewa
Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rinekso Soekmadi. Foto: Istimewa

Dekan Kehutanan Desak Penundaan Pengesahan RUU Pertanahan

Nasional pertanahan
Antara • 12 Juli 2019 23:16
Jakarta: Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia meminta DPR dan pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Pernyataan sikap itu dideklarasikan di Yogyakarta setelah pertemuan dua hari, Kamis hingga Jumat, 11-12 Juli 2019. Faktor utama dari desakan penundaan ini adalah belum komprehensifnya pembahasan beleid itu.
 
Pernyataan sikap itu ditandatangani Ketua Forum Para Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia (FOReTIKA) yang juga Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rinekso Soekmadi. Sejumlah dekan fakultas kehutanan yang hadir dalam pertemuan di Kampus Universitas Gadjah Mada itu antara lain Dekan Fakultas Kehutanan dari Jambi, Mulawarman, Kalimantan Timur, Tadulako, Sulawesi Tenggara, Dekan Fakulttas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, hingga Kalimantan Tengah.
 
"Masih banyak masalah yang harus dibahas dan didalami. Pembahasan RUU ini belum melibatkan sejumlah stakeholder. Padahal, RUU Pertanahan menyangkut kepentingan di luar persoalan tanah. Ada sektor kehutanan, pertambangan, dan sebagainya," kata Rinekso, Jumat, 12 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dekan Kehutanan se-Indonesia, kata dia, mencium ada ketidakterbukaan dalam proses pembahasan RUU. "Kami para akademisi bidang kehutanan juga tidak diajak bicara. Kami mengetahui perkembangan RUU ini malah dari pihak luar," kata Rinekso.
 
Rinekso mengatakan pembahasan RUU Pertanahan perlu kajian dan pembahasan yang lebih mendalam, mengingat dampak yang amat besar jika RUU Pertanahan terlalu tergesa-gesa disahkan. "Kami usul agar pembahasan dilanjutkan pada DPR periode mendatang," katanya.
 
Berikut enam butir pernyataan sikap para dekan fakultas kehutanan:
 
Pertama, FOReTika mengapresiasi upaya penyempurnaan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dituangkan dalam RUU Pertanahan. Penyempurnaan ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan pertanahan di Indonesia dan mendorong kinerja pembangunan sektor kehutanan yang pada faktanya masih belum memenuhi asas keadilan dan kemakmuran, serta belum secara maksimal memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
 
Kedua, penataan ruang harus memenuhi asas kemakmuran dengan kriteria di antaranya: a. Berkeadilan; b. Memberikan keamanan, kenyamanan, produktif, dan berkelanjutan; c. Terhindar dari bencana alam/lingkungan; d. Tidak ada kesenjangan antardaerah; dan e. Menghasilkan nilai tambah;
 
Ketiga, hadirnya UU baru penting mempertimbangkan faktor harmonisasi dan sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dapat lebih memastikan tidak terjadinya: konflik, kontradiksi, tumpang tindih, inkonsistensi, kesenjangan hukum, dan kesulitan/kendala implementasi;
 
Keempat, RUU Pertanahan ini diyakini menyangkut kepentingan banyak sektor, termasuk sektor kehutanan dan bukan semata-mata persoalan tanah dan penguasaan lahan;
 
Kelima, RUU Pertanahan yang dalam pembahasannya saat ini telah masuk dalam Panitia Kerja DPR RI, dirasa belum mengedepankan asas keterbukaan informasi publik dan masih memerlukan kajian lebih intensif dengan melibatkan para pihak, termasuk para akademisi bidang kehutanan;
 
Keenam, apabila RUU Pertanahan dipaksakan untuk disahkan pada akhir periode DPR 2014-2019, dikhawatirkan tidak dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pertanahan.

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif