NEWSTICKER
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Istimewa
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Istimewa

Pengadaan Alat Rapid Test Korona Diminta Dikawal

Nasional Virus Korona
Anggi Tondi Martaon • 20 Maret 2020 11:09
Jakarta: Semua lembaga dan instasi diminta mengawal pengadaan dan pendistribusian alatrapid test atau tes massal virus korona (covid-19). Program arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menangani wabah covid-19 itu jangan sampai disalahgunakan.
 
“Pengadaan alat rapid test ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan secara gotong royong," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni di Jakarta, Jumat, 20 Maret 2020.
 
Sahroni memastikan Komisi III DPR akan ikut mengawasi kebijakan ini. Mitra kerja seperti polisi dan imigrasi diminta maksimal mengawal proyek ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Partai NasDem itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi realisasi program tersebut. Pengadaan alat rapid test tidak boleh melanggar hukum. "Karena program ini telah menyerap dana negara yang cukup besar," ungkap dia.
 
Baca:Indonesia Beli Alat Rapid Test dari Tiga Negara
 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) juga diminta meningkatkan koordinasi. Ini agar kebijakan tes massal korona dapat dijalankan merata
 
"Tidak boleh ada ego sektoral dalam menjalankan kebijakan ini," ujar legislator asal Tanjung Priok itu.
 
Pemerintah memilih opsi rapid test korona ketimbang isolasi wilayah (lockdown). Pemerintah membeli alat rapid test korona dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ini untuk mempercepat tes massal covid-19.
 
"Sementara alat rapid test ini belum tersedia di Tanah Air. Sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara," kata Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo di Jakarta Timur, Kamis, 19 Maret 2020.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif