Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly (tengah). Foto: Dok. Istimewa
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly (tengah). Foto: Dok. Istimewa

Ditjen AHU Luncurkan Tiga Aplikasi Publik

Nasional pelayanan publik
Juven Martua Sitompul • 31 Oktober 2019 12:47
Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaunching tiga aplikasi pelayanan publik berbasis online terbaru. Peluncuran tiga aplikasi ini bertepatan dengan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2019.
 
Tiga aplikasi terbaru tersebut yakni aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Aplikasi Koperasi dan Aplikasi Beneficial Ownership (BO) atau penyampaian informasi pemilik manfaat. Peluncuran ketiga aplikasi pelayanan publik terbaru Ditjen AHU ini diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly.
 
Yasonna mengeklaim Kemenkumham telah banyak membuat perubahan dan inovasi, baik internal maupun untuk pelayanan publik. Dia berjanji Kemenkumham tidak akan berhenti membuat inovasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kalau kita berada pada zona nyaman, tidak ada keinginan untuk to transform, maka kita tidak akan pernah maju,” kata Yasonna melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Dirjen AHU, Cahyo R Muzhar menyebut ketiga aplikasi pelayanan publik tersebut merupakan respons Ditjen AHU Kemenkumham dalam meningkatkan kemudahaan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
 
“Upaya yang sedang dilakukan Indonesia saat ini guna meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan di saat yang bersamaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga menjadi perhatian Indonesia yang tidak kalah penting,” katanya.
 
Menurutnya, aplikasi SABU merupakan suatu sistem pendaftaran badan usaha yang berbentuk persekutuan firma, persekutuan komanditer dan persekutuan perdata. Sedangkan aplikasi koperasi adalah suatu sistem yang dikembangkan guna menyelengarakan pengesahan pendirian koperasi, pengesahan perubahan koperasi dan pengesahan pembubaran koperasi.
 
“Terakhir akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah Aplikasi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership), sebuah aplikasi yang dibuat agar Korporasi dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat yang terdapat pada Korporasinya kepada Ditjen AHU Kemenkumham,” kata dia.
 
Cahyo menyebut ketiga aplikasi itu merupakan wujud kepedulian dan sumbangsih Ditjen AHU Kemenkumham terhadap kemudahan berusaha di Indonesia. Termasuk, bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 
“Ketiga aplikasi ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan iklim investasi yang baik, sekaligus aman dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang, yang artinya Indonesia tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat pencucian uang,” pungkasnya.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif