Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. ANT/Reno Esnir.
Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. ANT/Reno Esnir.

Mendagri Dianggap Punya Pertimbangan Terkait SKT FPI

Nasional fpi
Whisnu Mardiansyah • 02 Desember 2019 12:24
Jakarta: Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) belum dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yakin Mendagri masih menimbang.
 
"Kemarin situasi di Indonesia mempunyai parameter terhadap pengeluaran SKT. Oleh karena itu ada beberapa hal yang di dalam SKT itu kemudian menjadi polemik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.
 
Dasco melihat Menteri Agama Fachrul Rozi telah mengeluarkan rekomendasi pemberian SKT untuk FPI. Namun, Mendagri Tito Karnavian meminta Menag mengkaji kembali visi misi dan AD/ART FPI yang masih dipersoalkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya sarankan agar kedua belah pihak melakukan koordinasi supaya kemudian SKT-nya bisa berjalan dengan baik karena kalau tarik tarikan begini ya nanti enggak selesai-selesai," ujar Dasco.
 
Pihaknya telah membuat tim kajian mengevaluasi izin beberapa organisasi massa. Hal ini untuk mengetahui masalah-masalah serupa seperti yang dihadapi FPI saat ini.
 
"Bukan hanya FPI, ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu," kata Dasco.
 
Sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan Front Pembela Islam (FPI) memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2019.
 
"Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT-nya," kata Sekjen Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan.
 
Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA tersebut. Misalnya, dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili dan NPWP.
 
Selain itu, FPI dinyatakan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan. Berikut dengan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 
"Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI, termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas materai," ucap dia.
 

 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif