Ilustrasi petugas medis. Medcom.id
Ilustrasi petugas medis. Medcom.id

Opini RS 'Mengcovidkan' Pasien Bisa Berdampak Buruk

Nasional Virus Korona Rumah Sakit
Nur Azizah • 05 Oktober 2020 13:16
Jakarta: Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kunjoro Adi Purjanto membantah kabar rumah sakit sengaja 'mengcovidkan' pasien untuk mendapatkan keuntungan. Seluruh rumah sakit berkomitmen dan mendukung pemerintah pusat maupun daerah menanggulangi pandemi covid-19 (korona).
 
"Ini meruntuhkan semangat dan ketulusan pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit dan tenaga kesehatan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif dalam pelayanan kesehatan," tegas Kunjoro dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
 
Kunjoro menyebut opini RS 'mengcovidkan' pasien menimbulkan stigma negatif. Kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan turun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menegaskan pernyataan atau tanggapan yang tidak disertai fakta atau tidak terbukti kebenarannya merugikan rumah sakit. Apalagi, persepsi keliru itu menggiring opini seolah-olah rumah sakit melakukan kecurangan.
 
"Persepsi keliru dan opini ini menghasilkan misinformasi dan disinformasi dalam pelayanan rumah sakit dalam penanganan covid-19," tutur dia.
 
PERSI mendukung pemberian sanksi terhadap oknum petugas atau institusi rumah sakit bila opini itu benar dan dapat dibuktikan secara sah. Dia mengajak semua pihak memperbaiki pelayanan kesehatan dalam penanganan covid-19.
 
"PERSI menerima masukan, aspirasi, dan keluhan, namun dapat disampaikan dan cara yang tepat dan saluran yang benar," kata Kunjoro.
 
PERSI dan seluruh rumah sakit anggota sadar memenuhi tanggung jawab melayani kesehatan seluruh masyarakat. Kunjoro menyebut seluruh rumah sakit bertanggung jawab kepada pasien covid-19 maupun non-covid 19 dengan segala risiko tinggi.
 
"Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien covid-19, RS memegang teguh dan melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan pihak berwenang lainnya," kata Kunjoro.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif