Polemik Cuti Lebaran, Pemerintah Hanya Perlu Tegas
Ilustrasi--Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lantai 20 Balai Kota DKI, Jakarta. (Foto: MI/Arya Manggala)
Jakarta: Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, memandang pemerintah tak perlu lagi galau menentukan tambahan cuti lebaran.

Ia menilai, untuk menghindari polemik, pemerintah hanya perlu tegas dan konsisten pada 'tradisi' cuti lebaran yang berlangsung selama dua hari sebelum dan dua hari setelah perayaan Idulfitri.

"Ini sudah berlangsung bertahun-tahun, jadi bukan hal baru. Pemerintah hanya perlu tegas. Intinya lebaran hanya dua hari, kalau libur sampai tujuh hari tentu dampaknya akan ke mana-mana," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 4 Mei 2018.


Trubus mengatakan semestinya dalam perumusan tambahan cuti Lebaran pemerintah melibatkan berbagai stakeholder. Tak cuma lintas kementerian, namun juga pelaku usaha yang ikut menggerakkan perekonomian negara.

Penambahan cuti Lebaran sampai tujuh hari kerja tanpa hitungan akhir pekan Sabtu dan Minggu akan berdampak luas. Tak cuma ekonomi, secara sosial juga terdampak.

"Alasan kemacetan itu klasik, sudah biasa kita hadapi. Kan sudah ada lembaga yang menangani, kepolisian, dinas perhubungan, tinggal diatur. Ini kesannya terburu-buru dan dipaksakan," ungkapnya.

Trubus mengingatkan penambahan cuti Lebaran hanya bersifat fakultatif artinya tidak wajib dilaksanakan. Lagi pula, kata dia, tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam dan yang beragama Islam pun belum tentu mudik.

"Jangan sampai mengorbankan banyak pihak. Pemerintah harus mengambil langkah strategis. Kembalikan saja seperti awal, kan sudah diketahui cuti Lebaran itu hanya empat hari," pungkasnya.





(MEL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360