Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik. Foto: Medcom.id/ Theofilus.
Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik. Foto: Medcom.id/ Theofilus.

Pemindahan Ibu Kota Memengaruhi 9 UU

Nasional pemindahan ibukota
Theofilus Ifan Sucipto • 15 Mei 2019 00:00
Jakarta: Rencana pemindahan ibu kota disebut belum memiliki regulasi yang kuat. Setidaknya ada sembilan Undang-Undang (UU) yang perlu disesuaikan jika ingin mewujudkan rencana besar tersebut.
 
"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat kurang lebih ada sembilan UU yang akan kita ubah dan revisi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 14 Mei 2019.
 
Akmal mengatakan UU yang dimaksud misalnya UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Pemda, UU Pilkada, UU tentang Pengadaan Tanah untuk Ibukota, dan UU Pengadaan Tanah untuk Kawasan Strategis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Juga UU tentang Tata Ruang dan UU Lingkungan," imbuhnya.
 
Sebagai legislator, kata Akmal, DPR juga perlu bersinergi untuk menyesuaikan UU tersebut. Apalagi, waktunya masih cukup panjang lantaran penyesuaian UU menunggu kajian teknis yang akan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 
Pemerintah memiliki empat provinsi yang menjadi kandidat ibu kota baru, di antaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Dari empat wilayah itu, dua wilayah sudah ditinjau langsung Presiden Joko Widodo.
 
Penetapan ibu kota negara baru direncanakan dilakukan pada akhir tahun ini. Sehingga, masalah administrasi dan penyiapan lahan dapat diselesaikan pada 2020.
 
Pembangunan ibu kota anyar rencananya dilakukan pada 2022-2024. Selama tiga tahun itu, pemerintah akan membangun infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, perumahan, dan fasilitas penunjang ekonomi.
 
Pembangunan ditargetkan rampung dalam tiga tahun. Sehingga, proses pemindahan ibu kota dapat dilakukan pada 2024. Nantinya ibu kota baru bakal jadi kota modern yang lengkap dan jadi percontohan bagi kota di Indonesia.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif